Tim Editor
ERA.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mendukung pernyataan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo perihal rapor merah terhadap penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, penegakan hukum di Indonesia pantas mendapat skor 5 dari 10, terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden.
"Iya, skala 5 per 10 itu sesudah putusan Mahkamah Konstitusi," kata Mahfud di Jakarta, dikutip Senin (20/11/2023).
Meski begitu, Mahfud menegaskan, selama menjabat sebagai Mentri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi cukup tinggi.
Dia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas terakhir yang menempatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia paling tinggi selama sembilan tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Kalau mau yang objektif, anda lihat hasil survei Kompas yang terakhir. Penegakan hukum itu 64 persen, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi," kata Mahfud.
"Bidang politik dann keamanan 76 persen, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, dan itu Menko Polhukam-nya saya," imbuh mantan Ketua MK itu.
Selain itu, dia juga membandingkan tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan, dengan kepuasan terhadap pemerintah.
Hasilnya, menurut survei Litbang Kompas yang dikutip Mahfud, publik lebih puas dengan kondisi politik dan keamanan di Indonesia saat ini ketimbang terhadap pemerintah. Meskipunn kedua kategori itu presentasinya sama-sama di atas 50 persen.
"Kepuasan terhadap pemerintah 73 persen, tapi bidang polkam itu 76 persen. Itu survei Kompas," kata Mahfud.
Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo memberi nilai 5 dari skor maksimal 10 untuk pemerintah, dalam hal penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi.
Penilaian tersebut diutarakan oleh Ganjar dalam sebuah forum dialog Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11)
Ganjar memberi nilai merah itu dengan melihat imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres-cawapres, yang akhirnya membuat anak Presiden Jokowi melenggang ke arena Pilpres 2024.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10)," kata Ganjar.
