Tim Editor
ERA.id - Direktur Juru Debat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusungnya dirugikan dengan peraturan debat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur bahwa capres-cawapres bisa saling berdiskusi untuk menjawab pertanyaan.
"Merugikan, bisa saling bantu itu merugikan (untuk Gibran Rakabuming Raka)," kata Budiman yang juga Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran saat ditemui di Jakarta Selatan dikutip dari Antara, Kamis (7/12/2023).
Menurut Budiman, pihaknya telah mempersiapkan Gibran dengan matang untuk menghadapi debat. Begitu juga dengan Prabowo, yang kata Budiman, sudah siap menghadapi rangkaian debat yang disiapkan KPU.
"Nanti kalau saling bantu malah jadi sia-sia dong kita sudah siapkan mereka," kata.
Meski demikian, Budiman mengatakan tetap menghormati keputusan KPU dan akan menjalankan debat sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, KPU menegaskan pelaksanaan debat calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan dengan merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Debat Pilpres 2024 dilakukan sebanyak tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden.
Anggota KPU Idham Holik mengatakan akan menyampaikan kepada tim kampanye untuk menghadirkan semua paslon dalam setiap sesi debat. Hal tersebut tidak melanggar perundang-undangan.
Untuk debat calon presiden dan calon wakil presiden akan dilakukan sebanyak lima kali, yang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember dengan tema Hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Selanjutnya, debat kedua pada 22 Desember dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Untuk debat ketiga diselenggarakan pada 7 Januari dengan tema ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, infrastruktur, keuangan, dan pengelolaan APBN.
Untuk debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat. Debat kelima pada 4 Februari dengan tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
