Anies Sindir Gibran dalam Debat Perdana Capres 2024: Ada 1 Milenial Bisa Nyawapres, Ribuan Lain Dibungkam

| 12 Dec 2023 20:16
Anies Sindir Gibran dalam Debat Perdana Capres 2024: Ada 1 Milenial Bisa Nyawapres, Ribuan Lain Dibungkam
Capres Anies Baswedan. (Tangkapan layar youtube TVRI)

ERA.id - Calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan menyindir calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka dalam pidato pembukanya di Debat Perdana Capres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).

Anies menyebut ada seorang milenial bisa menjadi cawapres, sementara ribuan generasi muda lain yang peduli terhadap isu-isu sosial justru kerap dibungkam.

"Ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan milenial Gen Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan, ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata," ujar Anies yang mendapat nomor urut 1 dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan," lanjutnya.

Gibran yang merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo sempat menuai kontroversi setelah pencalonannya sebagai pendamping Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi syarat batas usia minimal capres dan cawapres pada Oktober lalu disebut-sebut menguntungkan Gibran yang belum berusia 40 tahun untuk mengikuti pilpres mendatang.

Seperti diketahui, hari ini (12/12/2023) Debat Perdana Capres 2024 digelar. Debat dimulai pukul 19.00 WIB dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Menurut keterangan Ketua KPU Hasyim Asyari, debat akan dilaksanakan selama 120 menit dan dibagi menjadi enam segmen.

KPU juga mengumpulkan 11 panelis untuk merumuskan bahan debat perdana capres 2024 dari kalangan akademisi hingga pakar hukum. Di antaranya Guru Besar Studi Agama di UIN Sunan Kalijaga, Prof. Al Makin, Ketua Komnas HAM periode 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik, dan ahli hukum tata negara dari Universitas Diponegoro Lita Tyesta.

Rekomendasi