Tim Editor
ERA.id - Pengungsi Rohingya berbondong-bondong mulai berdatangan lagi ke Indonesia dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, gelombang tinggi pengungsi itu semakin naik dan membuat pemerintah mencari solusi untuk memindahkan mereka ke Pulau Galang, Sumatera.
Menanggapi itu, Pengamat atau Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (UNAIR) Dr Baiq LS W Wardhani mengatakan mengungsikan Rohingya ke Pulau tersebut itu dapat dijadikan sebagai solusi yang membantu.
Ia menilai solusi tersebut dengan terkumpulnya para pengungsi pada satu titik akan memudahkan pemerintah untuk mengontrol pergerakan para pengungsi.
“Memang, saya kira itu solusi yang membantu. Cuma, apakah itu keputusan yang tepat? Saya kira perlu dikaji ulang. Kenapa kok dipilih pulau di Kepulauan Riau? Kenapa kok nggak di tempat lain? Apa alasannya?” kata Dr Baiq, melalui keterangannya, kepada ERA.id, Selasa (19/12/2023).
Meski begitu, Dr Baiq menilai dengan melihat bagaimana sebelumnya banyak beredar mengenai para pengungsi yang melanggar norma sosial yang berlaku di Aceh. Kejadian tersebut turut membuat resah masyarakat setempat.
Menurut Dr Baiq, memberikan satu tempat kepada para pengungsi pun mengurangi risiko adanya konflik dengan warga lokal.
“Kalau mereka tidak ditampung ke tempat lain, itu akan sulit untuk kita. Mereka bisa macam-macam, bisa menimbulkan chaos dan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat lokal,” ujarnya.
Dr Baiq mengungkapkan bahwa kehadiran para pengungsi juga berisiko adanya kecemburuan sosial bagi masyarakat lokal. Ia menyebut, masyarakat Indonesia tidak perlu cemburu dan membandingkan kondisi masyarakat lokal dengan para pengungsi.
Terlebih lagi, para pengungsi Rohingya ini mendapatkan tunjangan yang diberikan oleh International Organization for Migration (IOM).
Diketahui, IOM merupakan Non-Govermental Organization (NGO) yang menyalurkan bantuan bagi para pengungsi. Karena melalui sudut pandang HAM, pengungsi Rohingya tetap manusia yang perlu dibantu dan mendapat hidup yang layak.
“Banyak yang menyangka bahwa bantuan yang diberikan adalah uang dari pemerintah Indonesia, padahal bukan. Itu adalah uang IOM. Perlu disebarkan informasi ini. Kita tidak dapat membandingkan kondisi para pengungsi dengan penduduk lokal,” jelasnya.
Lebih lanjut Dr Baiq menjelaskan dalam menangani permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai dialog kepada pemerintah Myanmar.
"Maka sebagai sesama, kita perlu berdiri pada Hak Asasi Manusia, sudah sepantasnya Indonesia memberikan bantuan layanan kepada para pengungsi, seperti halnya layanan kesehatan dan lainnya,"pungkasnya.
