Tim Editor
ERA.id - Pembangunan infrastruktur selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencatat prestasi signifikan, dengan cakupan yang luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa tujuan pembangunan infrastruktur ini bukan hanya untuk pembangunan fisik, tapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di luar Pulau Jawa.
Selama masa kepresidenannya, termasuk di tengah tantangan pandemi Covid-19, fokus pada pembangunan infrastruktur tidak pernah surut. Hal ini termasuk pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur besar, di antaranya pembangunan dua bendungan yang berpotensi memecahkan rekor tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara.
"Ada lebih dari 320.000 kilometer jalan desa, 1,7 juta meter jembatan, dan lain-lainnya," tukas Jokowi pada Rabu (18/10/2023), dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI.
Di lain sisi, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Gibran, juga menyatakan komitmen yang kuat untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, khususnya di pedesaan.
Agenda ini termuat dalam Visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" dan 8 Misi Asta Cita yang mereka usung. Salah satu fokus dari 8 Misi Asta Cita tersebut adalah membangun dari desa dan dari bawah sebagai upaya pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang mereka paparkan, salah satu poinnya adalah tentang pembangunan infrastruktur desa.
Program ini mencakup kelanjutan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta penyediaan rumah murah dengan sanitasi yang memadai untuk mereka yang membutuhkannya.
Pembangunan infrastruktur desa bukanlah konsep baru dalam pemerintahan Indonesia. Sejak era pemerintahan Jokowi, telah ada berbagai inisiatif untuk membangun infrastruktur skala kecil di desa-desa, termasuk pembangunan jalan desa dengan dana dari APBN melalui Dana Desa.
Kesinambungan antara agenda pembangunan infrastruktur era Jokowi dengan visi Prabowo-Gibran menunjukkan adanya konsistensi dalam prioritas pembangunan nasional.
Kedua kepemimpinan, meski berbeda, berbagi kesamaan dalam melihat pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai motor pendorong perekonomian dan pemerataan sosial. Ini menggambarkan komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, dengan fokus khusus pada pembangunan di daerah pedesaan sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial yang inklusif.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci percepatan ekspansi ekonomi. Dedikasi Prabowo-Gibran dalam memajukan inisiatif infrastruktur yang diprakarsai oleh pemerintahan sebelumnya menunjukkan ketulusan mereka dalam mewujudkan tujuan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Rencana Prabowo-Gibran untuk menurunkan kebocoran APBN dan menaikkan rasio pajak diperkirakan akan memfasilitasi efektivitas pendanaan proyek infrastruktur. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa mereka siap mengambil pilihan berisiko dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian AS.
