Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) buntut pernyataannya terkait program bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Zulhas saat berkampanye di sejumlah daerah.
Menurutnya, pernyataan Zulhas merupakan bentuk politisasi program pemerintah. Seharusnya, sebagai mendag, Zulhas sebaiknya berkonsentrasi saja dengan isu kenaikan harga beras.
"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," kata Aria di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Dia menegaskan, bansos merupakan program pemerintah yang sudah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Sehingga, seharusnya tidak dipolitisasi.
Aria juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," kara Aria.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bakal memantau program bansos apalagi kadernya, Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial (Mensos). Pemantauan ditujukan untuk mencegah terjadinya politisasi program yang manfaatnya banyak dinikmati masyarakat.
"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," tegas Hasto di lokasi yang sama.
Tak hanya itu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dipastikan punya komitmen kuat untuk melindungi kelompok miskin. Pasangan nomor urut tiga itu sudah membuat sejumlah program, termasuk membuat program KTP Sakti untuk memastikan bantuan bagi masyarakat tak mampu tepat sasaran.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
