Tim Editor
ERA.id - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Presiden Jokowi menyayangi petani khususnya dalam menjamin ketersediaan pupuk subsidi.
"Beliau sudah menyetujui tambahan anggaran pupuk (subsidi) sebesar Rp14 triliun kemarin, dan ini perhatian luar biasa terhadap petani Indonesia," kata Amran usai mendampingi Presiden Jokowi saat menghadiri agenda tanam padi bersama di Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024).
Terkait dengan hal itu, Amran mewakili petani Indonesia berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena sejak dilantik sebagai Menteri Pertanian, dia sudah berkeliling dengan mengunjungi 11 provinsi.
Dalam kegiatan yang dilakukan selama kurang lebih dua bulan itu, kata dia, keluhan yang disampaikan petani didominasi oleh masalah pupuk, sehingga produksi mengalami penurunan.
"Nah, mulai dari regulasi dan kuantum, volumenya, kami beresi. Dari segi regulasi, regulasi kami revisi, kami cabut Permentan Nomor 10 Tahun 2020," katanya.
Menurut dia, regulasi tersebut dicabut karena mempersulit petani, antara lain tidak boleh mengambil pupuk kalau tidak menggunakan kartu tani.
"Kalau kartu tani ini banyak masalah, pertama, kalau daerah terpencil, tidak ada sinyal dan seterusnya, itu sulit mengakses. Yang kedua, kalau PIN-nya (personal identification number) lupa, ini berarti tidak mengambil pupuk, kemudian kalau kartu taninya tercecer juga tidak mengambil pupuk," katanya menjelaskan.
Selain itu, jika petaninya sakit atau meninggal, kata dia, berarti kartu tani tersebut tidak berlaku lagi. Padahal, lanjut dia, tanahnya tetap ada dan harus ditanami oleh anak, cucu, atau generasi penerusnya.
"Dari semua masalah ini, ada 17-20 persen tidak mampu mengakses atau menerima pupuk subsidi pemerintah. Oleh karena itu, kami mencabut, kemudian merevisi sesuai permintaan dari petani, bisa menggunakan KTP untuk menebus pupuk subsidi di seluruh Indonesia," kata Mentan.
Terkait dengan masalah volume, dia mengatakan volume pupuk tersebut berkurang, sehingga banyak petani yang tidak kebagian seperti petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Menurut dia, petani di hutan tidak mendapatkan pupuk subsidi, padahal jumlahnya jutaan orang.
"Mungkin kurang lebih 5 juta keluarga, berarti 20 jutaan saudara kita di sana. Saudara kita di sana paling sulit karena tidak punya tanah, sehingga masuk hutan untuk berkebun, mereka tidak bisa dapat pupuk subsidi, bantuan bibit, benih, dan seterusnya," kata Menteri Amran.
Ia mengatakan petani desa hutan itu saat sekarang sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang baru agar bisa mendapatkan pupuk subsidi dan dilakukan penambahan volume.
"Oleh karena itu, Bapak Presiden kemarin sudah mengumumkan ada penambahan pupuk, nilainya adalah Rp14 triliun. Insyaallah ke depan lancar karena kami sudah mengecek di PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company), perusahaan pupuk, kami mengecek ada 1,7 juta ton pupuk tersedia di pengecer-pengecer pupuk seluruh Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, Mentan mengatakan Provinsi Jawa Tengah sebelumnya selalu menempati posisi kedua se-Indonesia dalam produksi padi, namun saat sekarang mengalami penurunan dan menempati peringkat ketiga.
Dengan demikian, kata dia, Jawa Tengah harus bisa kembali meningkatkan produksi padinya seperti sebelumnya. "Cara mengembalikannya adalah yang pertama, siapkan pupuk tepat waktu. Kalau tidak salah kurang lebih 9 juta ton produksi, tetapi ini harus ditingkatkan supaya masuk nomor 2 kembali," katanya.
Selanjutnya, kata dia, tidak mempersulit dalam pengambilan pupuk, memperbaiki saluran irigasi yang rusak, penyediaan benih unggul, dan menyelenggarakan bimbingan teknis untuk mengedukasi petani.
Mentan memastikan produksi padi akan meningkat secara nasional jika langkah-langkah tersebut dilakukan.
