Tim Editor
ERA.id - Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan program "1 Desa 1 Puskesmas 1 Nakes" adalah program yang realis dan tepat untuk diterapkan berdasarkan situasi Indonesia saat ini.
"Program Ganjar-Mahfud 1 Desa 1 Puskesmas 1 Nakes adalah program realistis yang tidak bisa ditawar demi pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya dapat menaikkan derajat hidup manusia Indonesia," kata Charles dalam keterangan tertulis di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis (4/1/2024).
Anggota Komisi IX DPR RI ini mengatakan seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya tidak bisa memperoleh dan melakukan pekerjaan yang layak, tidak bisa memperoleh pendidikan, dan berbagai hak-haknya yang lain.
"Singkatnya, tanpa kesehatan, seorang warga negara tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia," ujarnya.
Dia mengatakan saat ini terjadi ketimpangan pelayanan kesehatan di Indonesia, dengan jumlah penduduk 278,8 juta jiwa, menurut standar WHO, Indonesia seharusnya memiliki 278.700 dokter umum, berdasarkan rasio 1 dokter umum untuk 1.000 penduduk.
Menurut data Kemenkes per Juni 2023, jumlah dokter umum di Indonesia sebanyak 159.977 atau masih kurang 118.000-an dokter umum jika mengacu standar WHO.
Lebih lanjut dia mengatakan problem ketimpangan pelayanan kesehatan tidak hanya dari jumlah dokter, tetapi juga juga jumlah Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan (faskes) terdepan di masyarakat.
Jumlah Puskesmas seluruh Indonesia saat ini 10.435 unit. Dengan kondisi geografis Indonesia yang luas dan beraneka ragam, jumlah tersebut masih jauh dari minimal.
"Bayangkan jika ada orang yang sakit kritis di sebuah desa daerah kepulauan, masak harus menunggu kapal untuk berobat ke puskesmas di ibu kota kecamatan yang berbeda pulau," ucap Charles.
Negara harus hadir di setiap desa dalam wujud 1 puskesmas dan 1 tenaga kesehatan (nakes). Pemerintahan Ganjar-Mahfud akan membangun 49.344 puskesmas kelas C/puskesmas pembantu desa sampai 2029.
Di samping itu juga harus dilakukan percepatan penerapan telemedicine dan layanan konsul keliling untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum terjangkau faskes.
