Tim Editor
ERA.id - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah omongan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang menyebut Presiden Jokowi berjanji mengangkat jutaan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS), jika anaknya menang dalam Pilpres 2024.
Dari ucapan itu, banyak yang menduga, Sekda Takalar, Muhammad Hasbi, mengampanyekan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024," kata Ari kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Ari mengatakan pengangkatan PNS adalah sebuah kebijakan pemerintah yang sudah lama dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.
"Dan tentu teman-teman sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan, dan bagian dari kebijakan pemerintah," ujar Ari.
Ari menegaskan bahwa dalam kunjungan kerja ke daerah, Presiden tidak pernah menjanjikan soal pengangkatan PNS yang berkaitan dengan Pilpres 2024.
Menurutnya semua kegiatan kunjungan kerja Jokowi di daerah sangat terbuka dan bisa dipantau oleh media. "Pernyataan beliau ke publik baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu," terangnya.
Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa konsep netralitas bagi ASN, TNI dan Polri juga sudah diatur dalam undang-undang mengenai sanksi administratif, teguran dan pidana. "Dan Presiden sudah menegaskan beberapa kali mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri," jelas dia.
Ari menyebut rekrutmen ASN dilakukan pemerintah tahun 2024 karena ketersediaan anggaran dan kebutuhan rekrutmen pada tahun ini, terutama pada tenaga pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan saat ini.
Lagi-lagi soal adanya pernyataan Hasbi bahwa Jokowi menjanjikan pengangkatan CPNS jika anak Jokowi menang, Ari mengatakan, itu tak benar. "Jadi tidak betul ada janji itu. Kalau betul bahwa disebutkan ada janji Presiden terkait dengan rekrutmen PNS yang dihubungkan dengan pemenangan, itu tidak betul. Sudah ada koridornya, Bawaslu daerah sudah bekerja dan tentu saja Kemendagri melalui Irjen sudah menjalankan tugasnya berkaitan dengan ini," jelasnya.
