Tim Editor
ERA.id - Presiden Jokowi mengatakan seorang kepala negara boleh saja memihak bahkan ikut berkampanye dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu).
Hal itu merespons soal sejumah menteri non partai politik yang belakangan aktif menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak," ujar Jokowi saat didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Namun dia menegaskan, pejabat publik memang memiliki hak politik, tapi jangan sampai menyalahgunakan jabatan, apalagi sampai menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
"Tapi yang penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Saat disinggung apakah dia bakal berpihak pada salah satu paslon tertentu di Pilpres 2024 ini, Jokowi enggan menjawab. Mantan gubernur DKI Jakarta itu justru bertanya balik ke wartawan. "Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" katanya.
Diketahui, sikap politik Presiden Jokowi menjadi perhatian publik. Sebab, dalam kontestasi Pilpres 2024 ini, putra sulungnya yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres.
Gibran mendampingi Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai menteri pertahanan.
