Tim Editor
ERA.id - PDI Perjuangan menyindir Presiden Joko Widodo yang terbukti masih ingin berkuasa. Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan ambisi kekuasaan Jokowi.
Isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode sempat ramai berhembus namun ditentang oleh sejumah partai politik dan kelompok masyarakat.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi tiga periode," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Kamis (25/1/2024).
Pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye, kata Hasto, juga melanggar etika politik dan kehidupan bernegara yang baik.
"Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode. Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di MK untuk meloloskan Gibran," kata Hasto.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menambahkan, pernyataan Jokowi sekaligus menjadi bukti mengapa selama masa kampanye sang kepala negara kerap membuntuti kegiatan Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo ke berbagai daerah.
Belakangan, Jokowi bahkan secara khusus melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Sebelumnya, selama nyaris tiga bulan terakhir, Ganjar kerap berkampanye ke provinsi yang pernah dipimpinnya.
"Karena ambisi tiga periode tersebut maka kini rakyat paham, mengapa Pak Jokowi sampai begitu bersemangat membuntuti kampanye Pak Ganjar Pranowo, khususnya di Jateng, Jatim, Lampung, dan NTT," kata Hasto.
Hasto meyakini, upaya Jokowi membuntuti Ganjar lantaran takut suara untuk Prabowo-Gibran tergeras. Sebab, rakyat menurutnya bisa membedakan mana sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat dan yang hanya mengandalkan elite politik.
"Itulah yang ditakutkan dari Ganjar-Mahfud, sampai lebih sepertiga pengusaha penyumbang perekonomian nasional pun dikerahkan untuk dukung Paslon 02," ucap Hasto.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi merespons sorotan publik terhadap keikutsertaan sejumlah menterinya di Kabinet Indonesia Maju sebagai tim sukses salah satu pasangan calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Jokowi, setiap pejabat publik juga merupakan pejabat politik, termasuk presiden. Mereka boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
"Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, presiden tuh boleh lho memihak," tegas Jokowi di Terminal Selatan, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1) pagi.
Mantan wali kota Solo itu bahkan memberi sinyal terbuka untuk turun kampanye. Hanya saja dia enggan berterus terang apakah pernyataannya itu menandakan keberpihakan terhadap paslon tertentu.
