Tim Editor
ERA.id - Executive Co-Captain Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Sudirman Said mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa pejabat publik, termasuk kepala negara boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, hal itu sulit dilakukan.
"Dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan," kata Sudirman di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Menurutnya, yang disampaikan Jokowi sulit terlaksana. Sebab, jabatan publik pada seseorang sangat melekat pada kehidupan sehari-hari.
Dia mencontohkan pengalamannya saat menjabat sebagai menteri ESDM. Hampir setiap kegiatannya selalu menggunakan faslitas negara, mulai dari mobil dan rumah dinas, hingga biaya perjalananan yang seluruhnya berasal dana anggaran negara.
"Itu baru menteri, bagaimana dengan presiden? Presiden itu sekali bergerak, raturan orang, karena ada paspampres, kendaraan, fasilitas penginapan. Jadi ya sulit terlaksana," ujar Sudirman.
Selain itu, dia juga menyoroti soal aspek hukum dan aspek legal. Dia membenarkan bahwa pejabat publik boleh memihak pasangan calon tertentu, namun aturan itu merupakan produk judicial review.
"Benar bahwa menurut undang-undangnya presiden boleh kampanye, menteri boleh kampanye, tapi itu adalah hasil dari proses judicial review yang mengatakan menteri tidak perlu mundur atau cuti (untuk berkampanye)," ucapnya
"Jadi kami sangat prihatin apabila sikap itu dikatakna bahkan seperti didakwahkan, seperti silahkan para menteri mau kampanye, silahkan, saya nanti juga mau kampanye, boleh kok," pungkas Sudirman.
