Tim Editor
ERA.id - Executive Co-Captain Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Sudirman Said mengaku kaget dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menyebut pejabat publik termasuk kepala negara boleh memihak dan berkampanye pada pemilihan umum (pemilu).
Dia menilai, pernyataan Jokowi betolak belakang dengan prinsip netralitas yang selama ini dia tekankan. Terutama bagi aparatur sipil negera (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan TNI-Polri.
"Saya kira kita semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus menerus," kata Sudirman di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
https://era.id/nasional/147098/jokowi-presiden-boleh-kampanye-boleh-memihak
Dia tak menampik bahwa keberpihakan pejabat publik boleh memihak bahan berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara, diperbolehkan dalam undang-undang.
Namun, pernyataan Jokowi dinilai terlalu berisiko secara etik dan berbahaya untuk standar bernegara. Masyarakat, kata Sudirman, kini sudah kehilangan sosok pemimpin yang seharusnya menjadi teladan.
"Yang paling berisiko bagi saya adalah, kita ini seperti kehilangan sumber keteladanan baik. Dan itu berbahaya untuk standar dalam bernegara," ucapnya.
"Kalau hal teknis, kita bisa benerin dengan baik, dengan cepat. Tapi kalau soal moral, etik, soal sikapnya keteladanan itu membutuhkan waktu lama," imbuh Sudirman.
Lebih lanjut, mantan menteri ESDM itu menilai, pernyataan Jokowi justru semakin membuktikan bahwa dia mulai menunjukan keberpihakannya terhadap pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
https://era.id/nasional/147103/jokowi-boleh-saja-saya-kampanye-nanti-dilihat
Seperti diketahui, Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo merupakan putra sulung Jokowi.
"Memang mau tidak mau kan terlihat Pak Presiden condong pada satu calon. Kalau mau lebih terus terang, putranya ikut menjadi bagian dari kotestasi dan pasti arahnya ke sana, itu menjadi contoh buruk dari praktik demokrasi," ucap Sudirman.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi merespons sorotan publik terhadap keikutsertaan sejumlah menterinya di Kabinet Indonesia Maju sebagai tim sukses salah satu pasangan calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Jokowi, setiap pejabat publik juga merupakan pejabat politik, termasuk presiden. Mereka boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
"Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, presiden tuh boleh lho memihak," tegas Jokowi di Terminal Selatan, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1) pagi.
Mantan wali kota Solo itu bahkan memberi sinyal terbuka untuk turun kampanye. Hanya saja dia enggan berterus terang apakah pernyataannya itu menandakan keberpihakan terhadap paslon tertentu.
Hal itu disampaikan Jokowi dihadapan Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.
.
