Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menunggu respons dari Presiden Joko Widodo atas sejumlah intimidasi yang terjadi selama tahun politik dan masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Teranyar, PDIP mendapat intimidasi dari pihak yang diduga paspampres. Mereka memaksa agar PDIP di Wonosari, Gunung Kidul mencopot bendera-bendera partai berlambang banteng jelang kedatangan Presiden Joko Widodo.
"Kami menunggu respons dari bapak presiden terkait upaya-upaya bendera peserta pemilu. Karena ini tidak terjadi kali ini, sebelum-sebelumnya sudah sering terjadi, hanya kami menempuh jalan kesabaran," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).
Menurutnya, permintaan penurunan bendera partai saat Presiden Jokowi melawat ke berbagai daerah tidak hanya terjadi dengan PDIP saja. Tetapi juga partai-partai politik lainnya, terlebih yang bukan pengusung pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hasto mengatakan, tindakan itu sangat disayangkan. Sebab, PDIP maupun PPP, Hanura, dan Perindo sekalipun adalah partai politik resmi peserta Pemilu 2024.
"Ini kan masa kampanye. Masa kampaye itu seharusnya otoritas tertinggi itu memberikan suatu keteladanan," kata Hasto.
Kejadian itu melengkapi berbagai kejadian di Sleman dimana seorang warga bernama Muhandi Mawanto harus merelakan nyawa karena dikeroyok.
"Dan tidak ada sama sekali ungkapan duka cita dari istana. Padahal yang namanya Muhandi dulu berjuang mewakili rakyat yang mengharapkan terbaik baik bagi Indonesia dengan mendukung Pak Jokowi. Lalu apa yang terjadi di Boyolali Jawa Tengah 30 Desember," urai Hasto.
"Ini pun tidak ada sikap dari istana," imbuhnya.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu lantas menyindir sikap Presiden Jokowi yang belakangan dianggap menunjukkan keberpihakannya.
"Kami paham yang namanya anak itu memang sesuatu ada emostional bonding, tapi bukankah komitmen terhadap bangsa dan negera itu jauh lebih besar daripada lainnya? Bukankah itu suatu sumpah yang harus ditunjukkan oleh Bapak Jokowi," katanya.
