Tim Editor
ERA.id - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai, ada skandal besar yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu contohnya, yakni penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi sehingga bisa diintervensi karena hubungan kekeluargaan Ketua MK saat itu Anwar Usman," kata Hasto dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Saat itu, MK yang dipimpin oleh Anwar Usman memutuskan seseorang yang belum berusia 40 tahun boleh mencalonkan diri sebagai presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini pun memuluskan langkah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
"Sehingga keputusannya di hulu dari 9 hakim MK, ada empat yang kemudian memberikan dissenting opinion. Dari lima yang tersisa, ada dua yang memberikan syarat untuk usia belum 40 tahun, tetapi menjadi kepala daerah itu adalah posisi kepala daerah sebagai gubernur," jelas Hasto.
Hasto mengatakan, kondisi itu menjadi salah satu contoh kecurangan yang terjadi di hulu. Sementara itu, sambung dia, di bagian hilir juga terdapat masalah, seperti politik uang hingga intimidasi.
"Lalu di hilirnya juga terjadi moneypolitic, intimidasi yang berlanjut, bahkan intimidasi saat ini pun juga masih terus dilakukan terhadap berbagai kelompok-kelompok yang kritis," ungkap Hasto.
Oleh karena itu, Hasto menegaskan, PDIP mendukung langkah TPN Ganjar-Mahfud untuk mengajukan gugatan ke MK. Menurut dia, Pemilu 2024 masih belum selesai.
"Hak konstitusional akan kami pakai dengan sebaik-baiknya," ujar dia
