Tim Editor
ERA.id - Menjelang pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari mendatang, Presiden Joko Widodo mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) hingga aparat penegak hukum, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) netral. Mereka harus menjaga kedaulatan rakyat.
"Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," kata Jokowi dikutip dari kanal YouTube Sekretaris Presiden, Rabu (7/2/2024).
Pesan serupa juga ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga ini, di pusat maupun daerah harus bekerja sesuai aturan.
"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat," tegas eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," lanjutnya.
Sementara untuk masyarakat, Jokowi mengingatkan untuk berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari mendatang. Semua yang punya hak suara diminta mencoblos pasangan capres dan cawapres maupun caleg di Pemilu 2024.
“Saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan memberikan suara sesuai pilihannya," ujarnya.
Isu netralitas ASN hingga TNI-Polri menjadi sorotan jelang Pemilu 2024.
Terlebih sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju secara terbuka mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
Netralitas Jokowi sebagai presiden juga sempat dipertanyakan, terlebih setelah menyebut bahwa kepala negara diperbolehkan berpihak dan mengkampanyekan paslon tertentu.
