Tim Editor
Wiranto mengatakan, TNI-Polri wajib netral pada pada Pilkada. Aparat Sipil Negara (ASN) yang sudah ditempatkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat Sementara (Pjs), atau Penjabat (Pj) di setiap daerah juga diingatkan untuk tidak memihak dan bersikap netral.
"Jaga netralitas sebagai penyelenggara. Polri, TNI, ASN, harus netral karena netralitas adalah kunci keberhasilan," tutur Wiranto saat rapat koordinasi jelang Pilkada Serentak di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan.
Netralitas TNI-Polri dan ASN, kata Wiranto, yang akan menjaga ketertiban selama pelaksanaan Pilkada 2018.
Selain itu, Wiranto meminta kepada aparat keamanan dan petugas penyelenggara pilkada untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai undang-undang.
Lebih jauh, Wiranto meminta semua pihak mewaspadai praktik-praktik kecurangan saat proses pilkada berjalan.
Kecurangan yang dimaksud antara lain politik uang, kampanye hitam yang bersifat sara atau merendahkan golongan tertentu, hingga melakukan kampanye politik saat masa tenang berlangsung.
Wiranto menambahkan, untuk memastikan keamanan selama Pilkada, aparat keamanan telah melakukan penambahan personel, baik Polri maupun TNI. Kebijakan ini dilakukan di seluruh wilayah.
"Aparat keamanan dengan penambahan personil dari Polri dan TNI telah dilaksanakan dan digelar di seluruh wilayah," kata Wiranto.
