Tim Editor
ERA.id - Pengamat politik, Margarito Kamis menanggapi film dokumenter Dirty Vote yang diklaim mengungkap dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Ia menilai ketika disebut ada dugaan pelanggaran, maka seharusnya bisa dijelaskan dimana, kapan, dan siapa yang melakukan pelanggaran.
"Pertanyaannya secara hukum, siapa yang melakukan itu, kapan dilakukan, dimana, bagaimana bentuknya, bisa ngga? Kalau ngga, itu biasa saja dalam politik, itu persepsi politik," kata Margarito saat wawancara dengan ERA, dikutip Selasa (13/2/2024).
Menurutnya, dalam hukum bukan persepsi yang diadili tapi fakta. Jadi perbuatan dilakukan seseorang yang akan diadili.
"Saksi adalah salah satu bukti. Sekarang ada nggak? Kalai anda cuma bilang film itu, persepsi," katanya.
Ia mencontohkan bila pelanggaran dianggap masif dan terstruktur, maka pertanyaannya secara hukum adalah siapa, kapan, dimana, bagaimana bentuknya.
"Misalnya penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye. Seperti waktu Bu Iriana ngacungin dua jari di mobil negara. Itu bagaimana tanggapannya? Pertanyaannya adalah, dengan satu peristiwa itu, apakah beralasan untuk dikualifikasi bahwa ada pelanggaran tersistem?" katanya.
Ia juga mempertanyakan bila pose Iriana dianggap pelanggaran maka apakah berpengaruh langsung terhadap postur dan atau kualitas pemilu. Ia menilai hal itu tidak mengakibatkan pemilu menjadi tidak sah.
"Itu berarti ibu negara, istrinya Pak Jokowi begitu, sanksinya kepada siapa? Ya kepada dia doang. Tapi menjadi sulit menggunakan itu sebagai dasar mengonstruksi adanya pelanggaran tersistem atau ada pelanggaran terstruktur," katanya.
Ia menilai fakta itu tidak cukup secara hukum dan akal sehat untuk dikonstruksi bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur dan masif. Ia meminta semua pihak memakai akal sehat.
"Sebenci-benci kita kepada seseorang, katakanlah pada Ibu Iriana itu gitu, atau pada Jokowi begitu ya, marilah sebagai manusia kita pakai akal sehat dikitlah," katanya.
