Tim Editor
ERA.id - Co-Captain Tim Nasonal Anies Baswedan-Muhiamin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong atau Tom Lembong menyoroti pembahasan program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).
Makan siang gratis merupakan program unggulan milik pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokraris, yang berlandaskan hitungan, yang transparan dan data fakta realita, dan semakin teknokratis semakin profesional, semakin transparan semakin baik," ujar Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Namun dia enggan menilai etis atau tidaknya pembahasan program makan siang gratis di dalam rapat kabinet, sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum mengumumkan siapa pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya hanya mau mengomentari dari segi substanso dan kebijakannua... Kalau yang lain sebaiknya tanya kepada menteri keuangan," ujarnya.
Ketimbang mengomentari etis tidaknya pembahasan tersebut, mantan menteri perdagangan itu justru mengkritik kondisi pasar beras di Indonesia yang saat ini kacau balau.
Menurutnya, kondisi itu disebabkan kebijakan bantuan sosial (bansos) jelang Pemilu 2024.
"Yang lebih menarik, kita mau ngomong nutrisi dan pangan, jelas bahwa kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau," kata Tom.
"Kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat bulan pemilu terkait bansos," imbuhnya.
Dia menuding kebijakan bansos jelang Pemilu telah menguras 1,3 juta ton stok beras di bulog. Hal itu, menurutnya, semakin menunjukkan bahwa roda-roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik
Kekacauan di pasar beras, menurut Tom, kedepannya bakal berdampak pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya.
"Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahill Lahadalia mengatakan, program makan siang gratis dibicarakan saat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.
"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Bahlil dikutip dari Antara.
Dia mengatakan, pembahasan ini bukan untuk mendahului Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 hanya sebatas untuk untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
"Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," terangnya.
Sementara Presiden Jokowi menyampaikan saat membuka rapat bahwa RKP dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 harus menjadi jembatan yang mengakomodasi program kerja presiden berikutnya.
"RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi dikutip dari Antara.
Demikian pula dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, APBN 2025 akan dijalankan oleh presiden terpilih.
"Sambil menunggu hasil perhitungan resmi KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ujar Jokowi.
