Tim Editor
ERA.id - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri terkait pembahasan mengenai program makan siang gratis.
Menanggapi hal itu, Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi dan menteri sudah menunjukkan perbedaan sikap dan menyampaikan informasi yang berbeda kepada publik. Menurut dia, hal itu memberi kesan bahwa presiden dan menteri tidak berkoordinasi menyangkut program makan siang gratis.
"Sekarang ini bicaranya sudah beda-beda. Presiden bilang enggak bicarakan itu, menterinya bilang iya. Ya, macam-macam sudah, karena ini sudah mulai enggak terkoordinasi lagi isunya," kata Mahfud dikutip dari keterangan tertulis resminya, Sabtu (2/3/2024).
Dia bahkan menilai, seolah-olah program makan siang gratis menjadi rencana yang dijalankan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hal ini seiring dengan Airlangga melaksanakan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, pada Kamis (29/2)
Mahfud menyebut, seharusnya pembicaraan mengenai program makan siang gratis dan simulasi program itu dilakukan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih pada 20 Oktober 2024.
"Seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang, tapi menunggu nanti presiden baru. Artinya, menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis," jelas Mahfud.
Diketahui, makan siang gratis adalah program unggulan milik pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan sumulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis (29/2).
Dia menjelaskan, alasannya menjadikan sekolah di Tangerang sebagai simulasi program makan siang gratis karena memiliki tiga tipologi nasional yaitu di pedesaan, perkotaan, dan pesisir.
"Sehingga ini ideal untuk menjadi percobaan," ucapnya.
"Saya berharap simulasi ini merupakan yang pertama menjadi simulasi-simulasi berikutnya," imbuh Airlangga.
Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya pembahasan mengenai program makan siang gratis yang menjadi salah satu rencana janji paslon capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.
"Enggak, ndak ada (pembahasan soal program makan siang di sidang kabinet)," kata Jokowi kepada wartawan usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
"Tidak ada pembicaraan secara spesifik tadi yang disampaikan. Apa? (program makan siang) iya," sambungnya.
Meski demikian, Jokowi mengakui bahwa ia sempat mengingatkan jajaran menterinya untuk memasukkan program presiden terpilih dalam rencana anggaran berikutnya. Sehingga nantinya presiden dan wakil presiden terpilih lebih mudah dalam menyusun anggaran.
"Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukan ke dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran," jelas Jokowi.
"Jadi tidak kembali lagi mengajukan anggaran ke DPR. Ini yang disampaikan dalam rapat paripurna kemarin," sambungnya.
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahill Lahadalia mengatakan, program makan siang gratis dibicarakan saat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Bahlil dikutip dari Antara, Senin (26/2).
Dia mengatakan, pembahasan ini bukan untuk mendahului Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 hanya sebatas untuk untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
"Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," terangnya.
