Tim Editor
ERA.id - Pembahasan program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2) menuai kritikan. Sebab dinilai kurang tepat, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum mengumumkan siapa pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk pemilihan presiden (pilpres).
Menanggapi kritikan itu, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ace Hasan Syadzily berasalan, pembahasan itu bentuk komitmen dari pasangan calon nomor urut dua untuk menjalankan program unggulannya. Apalagi, saat ini sudah banyak pihak yang menagih janji, termasuk program makan siang gratis.
"Ya sekarang kan begini, masalahnya adalah banyak pihak yang justru belum apa-apa sudah menagih janji," kata Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Oleh karena itu, semua pihak harus mengamankan apa yang menjadi visi dan misi Prabowo-Gibran.
Misalnya, sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar, Ace mengaku akan mengawal lebih awal agar program-program kerja Prabowo-Gibran bisa lolos di DPR RI. Termasuk mendorong kebijakan soal makan siang gratis.
"Terutama dalam kontes ini yang menjadi visi misi presiden yang kami dukung, salah satunya adalah bagaimana mendorong di DPR ini berbagai kebijakan yang terkait dengan program unggulan yaitu makan siang dan susu gratis," ucapnnya.
Ketua DPP Partai Golkar itu menambahkan, pembahasan program makan siang gratis di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (RAPBN) 2025 memang diperlukan. Karena berkaitan dengan konsistensi Prabowo-Gibran.
Prabowo-Gibran, kata Ace, berkomitmen untuk merealisasikan janji kampanyenya terkait makan siang dan susu gratis mulai 2025.
"Karena, Insyaaallah, nanti kan beliau akan secara resmi menjadi presiden, wapres. Nah, untuk memastikan itu, maka kita masukkan di dalam pembahasan anggaran di tahun ini untuk tahun 2025," ucapnya.
"Seperti yang disampaikan oleh ketua umum kami, Pak Airlangga Hartarto yang juga menko perekonomian, makan gratis ini telah masuk dan akan dibahas dalam APBN tahun 2025," imbuh Ace.
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut dua yang juga mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) Mahfud MD tak setuju apabila dalam rapat tersebut sudah memasukan program makan siang gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2025.
Menurutnya, kurang tepat jika program andalan Prabowo-Gibran sudah disusun dalam APBN 2025. Sebab, yang dapat menyusun APBN 2025 adalah pemerintahan saat ini, sedangkan makan siang gratis adalah program pemerintahan selanjutnya.
"APBN 2025? Ya mustinya kurang tepat. Karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," ucap Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (26/2).
Dia menjelaskan, jika ingin program makan siang gratis masuk dalam APBN, maka baru bisa dibahas pada Juni 2025.
"Mustinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni tahun 2025," imbuhnya.
