Tim Editor
ERA.id - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menyoroti polemik proses penghitungan suara pemilu di Indonesia. Menurut dia, penghitungan secara manual memakan waktu yang cukup lama, tapi penggunaan teknologi juga dinilai rawan penyalahgunaan.
Hal ini JK sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam diskusi ‘Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?’ di Auditorium Juwono Sudarsono Fisip Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
“Kita lihat prosesnya ini Indonesia ini. Kita masalahnya agak bimbang juga, pemilu dihitung manual terlalu lama, dapat dibayangkan … kita pakai komputer salah pula itu,” kata JK.
“Akhirnya kita punya pemakaian digital, internet hanya sebagai pajangan saja. Tetap kembali hitung ulang,” sambungnya.
JK menyebut, kondisi ini juga akhirnya menimbulkan dampak yang besar bagi petugas pemilu, khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebab, mereka kerap menjadi korban saat proses penghitungan suara.
Dia mengungkapkan, banyak petugas yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 dan 2024.
“Sekarang hampir 100 orang (yang meninggal). Ongkosnya terlalu besar,” ujar dia.
Oleh karena itu, jelas JK, sistem penghitungan suara yang tak berjalan maksimal harus menjadi perhatian. Ia berharap agar seluruh pihak bersikap jujur dan tidak menutupi kondisi yang sebenarnya.
“Marilah, ini ujungnya balik lagi karena ujungnya kejujuran,” tegas JK.
