Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendukung langkah pasangan calon pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul lawan politiknya, termasuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Menurutnya, pemerintahan ke depan tidak butuh oposisi, melainkan demokrasi yang gotong royong.
"Kita enggak butuh oposisi. Kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong, dan enggak dibutuhkan lagi oposisi," kata Bamsoet saat ditemui di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Jakarta, Kamis (11/4/2024).
Menurutnya, isu politik belakangan mendapat angin segar dengan munculnya rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Terlebih, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani sudah bertemu dengan Megawati. Selain itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga kabarnya akan bersilaturahmi dengan Prabowo.
"Pertemuan antara tim pemenangan pilpres Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud itu adalah suatu hal yang baik. Tentunya sesuai dengan tahapan," kata Bamsoet.
"Sehingga diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah beberapa waktu kemarin kerena kompetisi bisa terajut kembali. Diharapkan ke depan tidak ada lagi gesekan-gesekan," imbuhnya.
Ketua MPR itu menambahkan, tanpa oposisi bukan berarti menghinglankan fungsi pengawasan. Hal itu tetap diperlukan meskipun semua pihak maupun partai politik bergabung dalam pemerintahan.
"Bersatu bukan berarti check and balance tidak hidup. Kita bisa bermusyawarah dalam sistem demokrasi kita sendiri. Golkar dan parpol lain yang satu koalisi, bukan berarti selalu satu pandangan, tapi kita bisa selesaikan dengan baik, jadi bukan berarti tidak ada check and balance," ucapnya.
Lagipula, apabila semua partai politik masuk dalam pemerintahan, persoalan bangsa akan lebih mudah diselesaikan. Sebab, semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah.
Selain itu, tanpa oposisi juga diyakini lebih membawa dampak yang baik untuk masyarakat.
"Lebih gampang justru. Karena kan kalau oposisi bicara pride, kadang lari dari substansi. Tapi kalau satu koalisi, bisa bicara dari hati ke hati, dan lebih baik, untuk masyarakat juga lebih baik," kata Bamsoet.
"Saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua parpol untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan," tegasnya.
Sebelumnya, isu pertemuan antara Megawati dan Prabowo santer terdengar. Pertemuan itu disinyalir sebagai upaya rekonsiliasi sekaligus mengajak PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
PDIP hingga kini belum tegas menyatakan sikap politiknya untuk pemerintahan mendatang. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, hal itu nantinya akan diputuskan oleh Megawati selaku pimpinan tertinggi partai.
"Apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto, itu sepenuhnya menjadi wewenang yang dimiliki Bu Mega yang diberikan oleh Kongres PDIP yang kita sebut dengan hak prerogatif," katanya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).
Gotong royong membangun bangsa, menurutnya, tetap bisa dilakukan di dalam maupun di luar pemerintahan. Begitu pula dengan sikap PDIP.
"Bisa saja kita sama-sama bergotong royong membangun negara Republik Indonesia ini baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan. Intinya kita sama-sama bekerja sama," kata Basarah.
