Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, rencana rekonsiliasi politik pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 jangan selalu diartikan bagi-bagi kursi jabatan.
Hal itu merespons pernyataam Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang menyebut, tak perlu ada oposisi di pemerintahan mendatang.
"Rekonsiliasi bukan berarti bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan. Rekonsiliasi itu adalah sebuah proses yang kita lakukan dalam tiga layer, low, middle, high," kata Willy di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2024).
Selain itu, menurutnya, dalam suatu pemerintahan tetap diperlukan fungsi pengawasan atau check and balance. Hal ini untuk menyeimbangkan dinamika bernegara.
Jangan sampai yang nantinya berada di luar pemerintahan hanyalah parlemen jalanan saja.
"Check and balance harus berjalan untuk kemudian gini. Pemerintahan bisa berjalan secara efektif itu ketika ada dinamika, baik dinamika di DPR, dinamika di civil society masyarakat," kata Willy.
"Jangan hanya yang kemudian menjadi oposisi ya parlemen jalanan. Itu yang harus kita lihat," imbuhnya.
Dia lantas menyinggung bagaimana Partai NasDem menjadi partai politik pertama yang dikunjungi calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto.
Meski begitu, bukan berarti Partai NasDem lantas menerima tawaran Prabowo untuk bergabung ke gerbong pemenang.
"Jadi NasDem menunjukkan sebuah kedewasaan. Partai pertama yang dikunjungi Pak Prabowo, itu menunjukan bahwa kita berkontestasi itu keniscahyaan, tapi menunjukan suatu komitmen bersama untuk mengurus rakyat yang banyak," kata Willy.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendukung langkah pasangan calon pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul lawan politiknya, termasuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Menurutnya, pemerintahan ke depan tidak butuh oposisi, melainkan demokrasi yang gotong royong.
"Kita enggak butuh oposisi. Kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong, dan enggak dibutuhkan lagi oposisi," kata Bamsoet saat ditemui di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Jakarta, Kamis (11/4).
Ketua MPR itu menambahkan, tanpa oposisi bukan berarti menghinglankan fungsi pengawasan. Hal itu tetap diperlukan meskipun semua pihak maupun partai politik bergabung dalam pemerintahan.
"Bersatu bukan berarti check and balance tidak hidup. Kita bisa bermusyawarah dalam sistem demokrasi kita sendiri. Golkar dan parpol lain yang satu koalisi, bukan berarti selalu satu pandangan, tapi kita bisa selesaikan dengan baik, jadi bukan berarti tidak ada cek and balance," ucapnya.
