Sri Mulyani Beberkan Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp26 Triliun

| 26 Apr 2024 14:50
Sri Mulyani Beberkan Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp26 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Antara)

ERA.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi anggaran untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mencapai Rp26 triliun per 1 April 2024. Jumlah tersebut memakai 67,9 persen dari pangu anggaran sebesar Rp38,3 triliun.

"(Pagu anggaran) tahun 2024 ini Rp38,3 triliun, dan sudah terbelanjakan Rp26 triliun," kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Jumat (26/4/2024).

"Artinya, hampir 70 persen, 67,9 persen sudah terbelanjakan karena memang pemilu pada Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading," imbuhnya.

Dalam paparannya, Sri Mulyani memaparkan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, dari tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp71,3 triliun.

Realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp3,1 triliun. Kemudian di tahun 2023 sebesar Rp29,9 triliun, dan di tahun 2024 alokasinya tercatat sebesar Rp38,3 triliun.

Sri Mulyani lantas merinci, anggaran negara yang digelontorkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tercatat sebesar Rp23,8 triliun. 

Adapun alokasi itu digunakan untuk honorarium badan Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sarana teknologi informasi (IT).

Anggaran itu juga digunakan untuk pengawasan logistik pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, hingga penanganan pelanggaran dan penetapan hasil Pemilu 2024.

“KPU dan Bawaslu paling besar Rp23,8 triliun dan kementerian/lembaga lain yang terkait dan mendukung penyelenggaraan pemilu,” jelasnya.

Selain itu, alokasi APBN untuk Pemilu 2024 juga disalurkan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp2,2 triliun.

Anggaran itu dimanfaatkan untuk pengamanan Pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan alat material khusus (Almatsus) pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu hingga operasi keamanan siber dan sandi event pemilu.

“Jadi untuk pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun,” pungkasnya.

Rekomendasi