Tim Editor
ERA.id - Calon presiden terpilih Prabowo Subianto belum mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini untuk meluruskan daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar di publik.
"Itu tidak benar (susunan kabinet) dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Minggu kemarin.
"Kepada masyarakat luas terutama pendukung Prabowo-Gibran agar tidak merasa bingung bahwa akhir-akhir ini banyak sekali beredar susunan kabinet dengan berbagai macam versi. Nah, untuk itu kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar," ujarnya.
Dia menjelaskan, bahwa proses penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran belum dimulai.
Alasannya, Prabowo masih terus berkomunikasi dan mengkaji komposisi kabinet pemerintahan 2024-2029.
"Komunikasi-komunikasi masih dilakukan, kemudian Pak Prabowo masih melihat portofolio-portofolio yang ada, kemudian masih melakukan pengkajian-pengkajian kementerian-kementerian yang ada sehingga terlalu dini rasanya kemudian susunan-susunan kabinet itu sudah keluar," katanya.
Menurut dia, daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar itu mungkin sebuah aspirasi bagi perumusan kursi-kursi menteri periode mendatang.
"Bahwa itu juga mungkin dikeluarkan untuk menjadi aspirasi ya mungkin, tapi kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar, dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya," tuturnya.
Untuk itu, dia berharap masyarakat tidak lagi bingung. "Sehingga kami minta masyarakat untuk tidak bingung karena ini banyak yang bertanya dan WA (WhatsApp) apakah versi ini, yang mana yang benar? Bahwa semuanya itu adalah mungkin aspirasi, tapi bukan dikeluarkan resmi oleh Pak Prabowo Subianto maupun timnya," kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
Sebelumnya, Kamis (18/4), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran kian intensif menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4).
"Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia menyebut syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang memahami dan menyetujui program presiden sebab kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden.
