Tim Editor
ERA.id - PDI Perjuangan (PDIP) membuka peluang bagi Anies Rasyid Baswedan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Anies pun menyambut baik kabar itu dan mengucapkan terima kasih.
"Saya terima kasih sekali kepada teman-teman di PDIP yang membuka itu dalam rakerdanya ya. Saya sangat apresiasi," kata Anies di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).
Menurut Anies, kabar PDIP yang membuka pintu untuk dirinya dalam kontestasi itu merupakan bentuk demokrasi. Sebab, seperti diketahui, pada Pilpres 2024, PDIP mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sedangkan Anies dan Muhaimin Iskandar (AMIN) diusung Partai Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKB, PKS, dan NasDem.
"Buat kami keterbukaan lintas kelompok, lintas partai itu menandakan kita sama-sama peduli tentang masa depan Jakarta, sama-sama peduli tentang masa depan Indonesia," jelas Anies.
Meski demikian, saat ditanya apakah dirinya telah melakukan komunikasi dengan PDIP mengenai wacana ini, Anies mengaku membuka komunikasi untuk semua partai. Namun, ia menyebut, belum ada pembahasan spesifik mengenai pilgub.
"Belum ada (pembahasan soal pilgub)," ujar dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya masih mencermati nama-nama yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.
Termasuk peluang menduetkan dua mantan gubernur DKI yaitu Anies Baswedah dan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
"Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah daerah, yang mohon maaf, belum kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024) malam.
Dia tak menampik bahwa nama Anies dan Ahok cukup dipertimbangkan PDIP untuk diusung di Pilgub Jakarta.
Kedua tokoh tersebut dinilai mencerminkan karakter yang kuat. Meski begitu, PDIP masih melakukan penjaringan sebelum resmi mengusung.
"Kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD, dan nama-nama tersebut baru proses penjarinhan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur," ujar Hasto.
