Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan, partainya tak mau cawe-cawe soal susunan kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun mendatang.
Urusan susunan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"Menyusun kabinet pemerintahan, kewenangan penuh bapak Prabowo Subianto. Kami tidak boleh cawe-cawe di situ. Bagaimana caranya tidak boleh lah etik harus dibangun oleh kami," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Lagipula, PDIP belum menentukan sikap politik lima tahun ke depan, apakah akan berada di luar atau di dalam pemerintahan.
Keputusan itu baru akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pekan ini.
"Rakernas itu akan membahas hal-hal strategis lima tahun ke depan. Baik secara politik, ekonomi, budaya dan sebagainya," kata Said.
Terkait sikap politik PDIP yang disebut bakal jadi penentu stabilitas pemerintahan baru, menurutnya tak perlu terlalu ditunggu.
Said mengatakan, selama ini pun komunikasi politik dengan berbagai pihak tetap berjalan. Hanya saja, keputusan akhirnya berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kalau soal PDIP ditunggu atau tidak ditunggu kan komunikasi tetap berjalan. Kan ada komunikasi. Tidak mungkinlah republik sebesar ini tidak ada komunikasi antar berbagai pihak. Saya yakin komunikasi sedang berjalan. Hasil akhirnya di ibu ketua umum," ucapnya.
