Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum menyampaikan sikap politik partainya secara resmi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP. Sikap politik partai berlambang banteng terhadap pemerintahan baru akan disampaikan dalam Kongres ke-VI PDIP pada 2025 mendatang.
Politisi PDIP Aria Bima mengungkapkan, salah satu alasan Megawati menunda menyampaikan sikap politik partainya karena pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka baru resmi terbentuk pada Oktober 2024. Sementara partainya saat ini berkomitmen tetap berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya.
"Kalau sekarang memutuskan, kita ini komit mengamankan pemerintahan Jokowi sampai Oktober 2024, buktinya menteri kita masih di dalam. Lha pemerintahan Pak Prabowo baru ada Oktober," ujar Aria di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).
Dia membantah belum jelasnya sikap politik PDIP karena partainya menunggu tawaran jatah menteri di kabinet pemerintahan yang baru.
"Enggak sama sekali. Nunggu pemerintahan (yang baru) ada dulu, dialektikanya begitu," tegas Aria.
Di sisi lain, dari hasil Rakernas ke-V PDIP, sikap politik partainya lebih menekankan pada memperkuat fungsi kontrol dan penyeimbang atau check and balance di pemerintahan Prabowo mendatang.
Aria mengatakan, sikap tersebut berkaca dari dinamika politik yang terjadi selama 10 tahun belakangan, serta pelaksaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang menghadirkan krisis demokrasi dan kenegarawanan.
"Maka Ibu Mega akan mencermati betul apakah pemerintahan ke depan perlu di dukung di dalam atau tetap dalam posisi di parlemen untuk menguatkan fungsi check and balance," katanya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu juga menekankan, PDIP berkomitmen menghadirkan fungsi penyeimbang yang nyata, terutama di parlemen. Sebab, dalam 10 tahun terakhir, pengawasan di parlemen berjalan semu, sebab nyaris seluruh partai politik berada di dalam gerbong pendukung pemerintahan.
Dia pun mencontohkan banyaknya pembahasan perundang-undangan yang minum melibatkan partipisapi masyarakat. Hal itu yang hendak dibenahi oleh PDIP.
"Kami khawatir kalau semua partai politik dalam satu gerbong pemerintahan itu terjadi pengawasan-pengawasan yang semu. Mohon maaf, mungkin seperti 10 tahun terakhir kemarin, sehingga DPR juga tidak dinamis, pembuatan legislasi yang kadang kurang melibatkan publik dan DPR diam," kata Aria.
"Saya kira posisi politik PDIP sangat tepat adalah penguatan fungsi check and balances," tegasnya.
Untuk diketahui, Rakernas ke-V PDIP mengeluarkan 17 rekomendasi sikap politik partai. Diantaranya yaitu penguatan fungsi kontrol dan pengawasan di parlemen.
Selain itu, merekomendasikan kepada Megawati selaku ketua umum PDIP, untuk melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasl, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualltas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Adapun Megawati belum menyampaikan, sikap politik partainya terhadap pemerintahan baru akan disampaikan pada Kongres ke-VI PDIP pada 2025 mendatang.
Dia lantas menggoda bahwa banyak pihak yang sudah menunggu bagaimana sikap politik PDIP di pemerintahan yang baru. Tapi dia memang belum mau menyampaikannya dalam Rakernas.
"Nah ini kan juga, sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan. Gitu kan? Lha iya, enak wae. Belum menit ini saya ngomong," kata Megawati sembari tertawa.
"Kan harus dihitung secara politik lho. Enak aja. Ini kan wartawan paling tungguin Iki. Sikap dari rakernas, tadi pagi saya baca kompas, akan menentukan sikap blablabla, haha, aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang, haha, enak aja. Gue mainin dulu dong," imbuhnya.
