Megawati Klaim Banyak Didatangi Pejabat: Ngumpet-ngumpet Karena Enggak Masuk KIM

| 10 Jan 2025 16:40
Megawati Klaim Banyak Didatangi Pejabat: Ngumpet-ngumpet Karena Enggak Masuk KIM
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato di HUT ke-52 PDIP. (Istimewa).

ERA.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku banyak didatangi pejabat pemerintah, namun secara sembunyi-sembunyi. Hal itu membuatnya binggung.

"Bingung sekarang aku, banyak ditanyain orang, saya ini pemerintah bagian mana toh? Lah kok kamu datang ke saya toh, urusan hukum, urusan pertanian, betul loh," kata Megawati dalam pidatonya saat menghadiri HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Belakangan dia mengetahui alasannya banyak orang yang mendatanginya secara sembunyi-sembunyi. Menurutnya hal itu dikarenakan PDIP bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Diketahui, KIM merupakan kumpulan partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"(Datang) diam-diam lho, ngumpet-ngumpet lho. Karena katanya kalau saya nanti datang, ibu enggak masuk KIM," kata Megawati.

"Lho apa urusannya saya musti masuk KIM atau enggak masuk ke KIM?" sambungnya.

Diketahui, PDIP belum menentukan sikap politiknya di era pemerintahan Prabowo. Partai berlambang banteng ini merupakan satu-satunya partai politik yang tidak bergabung dalam KIM.

Belakangan, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan meghargai sikap PDI Perjuangan, yang memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, sikap itu diperlukan sebagai penyeimbang dalam sistem demokrasi.

Hal itu disamapaikan dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12). Dalam kesempatan itu, hadir Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Saya merasa nyaman ada mbak Puan di sini, dan saya menghargai PDIP," kata Prabowo.

"Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi, sebagai check and balance untuk mengawasi kita," imbuhnya.

Rekomendasi