Tim Editor
ERA.id - Permohonan Partai Garuda terkait perubahan batas usia calon kepala daerah lolos dan dikabulkan Mahkamah Agung (MA).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Garuda Yohanna Murtika mengungkapkan, alasannya partainya mengajukan permohonan itu agar anak muda tidak dibatasi dalam berpolitik.
"Kami dari Partai Garuda yg memiliki mayoritas anak-anak muda sudah jelas memiliki tujuan agar bagaimana anak-anak muda ini memiliki kesempatan yg sama. Jangan sampai ruang anak muda di batasi oleh usia," ucapnya kepada wartawan, Kamis (30/5/2024).
Dia tak menjawab saat disinggung mengenai permohonan itu untuk memuluskan langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep berlaga di Pilkada Serentak 2024.
Dia hanya menjelaskan bahwa anak muda sekarang cenderung apatis terhadap politik karena adanya pembatasan usia.
"Anak-anak muda hari ini cenderung apatis dan tidak mau tau karna mereka selalu di kerdilkan karna masalah usia," kata Yohanna.
"Oleh sebab itu kami dari Partai Garuda bersepakat untuk mengajukan gugatan tersebut," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Partai Garda republik Indonesia (Garuda) melalui Pemohon Ahmad Ridha Sabana, terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun, yang tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024.
Putusan itu ditetapkan oleh majelis hakim MA pada Rabu (29/5).
"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (PARTAI GARUDA)," demikian bunyi putusan Nomor 23 P/HUM/2024 itu di laman resmi MA.
MA menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Atas putusan itu, MA mengubah ketentuan dari yang semula cagub dan wakil cagub minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon, menjadi setelah pelantikan calon.
Adapun Pasal 4 PKPU yang dinyatakan bertentangan itu semula berbunyi:
"Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur memenuhi persyaratan sebagai berikut. (d). berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur"
Menurut MA, Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
"Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota, terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih..."
Dari sana, MA memerintahkan kepada KPU RI mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut.
Putusan MA itu ditetapkan bertepatan dengan beredarnya poster duet Budisatrio Djiwandono-Kaesang Pangarep sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Dengan adanya putusan MA, langkah Kaesang apabila ingin maju di Pilkada 2024 tak lagi terganjal.
