Tim Editor
ERA.id - Bertepatan pada Hari Lahir Pancasila, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengingatkan jajaran Pemuda Pancasila agar terus menjadi yang terdepan dalam melaksanakan Pancasila di tengah masyarakat.
Dia pun mengingatkan agar pemuda Pancasila terus berkomitmen mengawal ideologi bangsa.
"Dengan Pancasila yang diamalkan oleh para pemuda yang semakin aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana para pemuda menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi mereka sendiri, seperti masalah ekonomi dan sebagainya,"
"Pemuda Pancasila akan makin memberikan kontribusi besar untuk menyemangati warga bangsa ini agar tidak menjadi gamang, tidak bingung dan tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti korupsi, merusak lingkungan, intoleran, radikalisme dan lain-lain,” kata Hidayat Nur Wahid seperti dikutip Antara.
Hal itu disampaikan HNW (sapaan akrabnya) menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila saat menerima kunjungan delegasi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan di ruang kerjanya Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (31/5).
Dia mengatakan, saat ini sedang terjadi transisi di tengah masyarakat, salah satunya adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membawa berbagai dampak, bahkan kantor-kantor pusat organisasi kemasyarakatan pun juga ikut pindah.
"Tetapi, apa pun ibu kotanya, Pancasila akan tetap sama. Komitmen mengamalkan Pancasila juga harus sama, bahkan seharusnya dengan terjadi pemindahan ibu kota ini pengamalan ke lima sila Pancasila harusnya semakin kuat, untuk memastikan NKRI tetap jaya dan digdaya," ujarnya.
Menurut HNW, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara masih menunggu keppres. DPR bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang tentang DKI Jakarta yang diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Meski sudah ada UU IKN, tetapi dalam dua undang-undang itu ada satu klausul, kepindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN harus berdasarkan keputusan presiden.
Lanjut HNW, dalam konteks geopolitik dan geostrategis, masih banyak kalangan yang mengkritisi IKN. Namun, apa pun hasilnya, pemindahan ibu kota sudah diputuskan.
"Pancasila tidak akan menjadi kehilangan orientasinya hanya karena ibu kota negara pindah. Pemindahan ibu kota yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan itu seharusnya semakin memperkuat pemahaman tentang kenegaraan dan kebangsaan, serta kesatuan NKRI,” kata HNW yang juga Ketua Dewan Pakar Pemuda Pancasila Jakarta Selatan itu.
Selain soal pemindahan ibu kota, HNW juga menyoroti kasus korupsi yang sangat luar biasa, yaitu korupsi tata niaga komoditas timah yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun lebih.
"Padahal kalau kita melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dengan benar, tidak mungkin terjadi korupsi, apalagi sebesar itu," tuturnya.
HNW menambahkan kondisi-kondisi transisi pada era sekarang ini bisa menimbulkan adanya kegamangan dan polemik di masyarakat.
Oleh karena itu, kesatupaduan nasional perlu dirawat dengan cara yang lain, seperti upaya organisasi Pemuda Pancasila yang semakin aktif di masyarakat dan membuktikan Pancasila itu tetap eksis.
"Sehingga Pemuda Pancasila tidak perlu gamang dengan perkembangan yang ada dan tetap berkomitmen dengan kesepakatan nasional kita, dalam ideologi bangsa, mengamalkan Pancasila secara benar dan menyeluruh," jelas HNW.
Dalam pertemuan itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan Yedidiah Soerjosoemarno mengatakan Pemuda Pancasila Jakarta Selatan sedang mengupayakan anggota PP menjadi wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Ada bantuan program wirausahawan sosial dari Kementerian Sosial. Bantuan wirausaha itu diberikan kepada kelompok bukan perorangan sehingga ada tanggungjawab bersama untuk mengelola usaha. Setiap ranting diharapkan memiliki kelompok usaha, semacam warung," katanya.
HNW juga mendukung program wirausaha kepada anggota PP Jakarta Selatan. Menurut HNW, perlu adanya pelatihan dan contoh kelompok anggota PP yang berhasil mengelola usaha.
"Perlu adanya contoh usaha yang berhasil sehingga bisa mendorong anggota PP lainnya untuk berwirausaha dan mendapat kepercayaan dari pihak Kementerian Sosial dan pihak lain yang memberikan bantuan," ujar HNW.
