Golkar Tegaskan Belum ada Kesepakatan Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024

| 20 Jun 2024 09:30
Golkar Tegaskan Belum ada Kesepakatan Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024
Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bantah ada kesepakatan usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. (Era.id/Gabriella Thesa)

ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memastikan, belum ada kesepakatan dengan siapapun termasuk partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait mengusung Ridwan Kamil di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Hal itu merespons pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengklaim KIM dan Presiden Joko Widodo sepakat mendorong Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta mendatang.

"Sampai sekarang belum diputuskan," kata Doli di Jakarta, dikutip Kamis (20/6/2024).

Dia mengaku, berdasarkan informasi dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, masih butuh waktu untuk membicarakan siapa sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta.

Selain itu, Partai Golkar juga masih mengkaji dinamika politik di Jakarta dan Jawa Barat. Sebab, partainya juga memberi rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilkada Jabar 2024.

"Pak Airlngga yang informasi ke kami, masih butuh waktu untuk didiskuusikan," kata Doli.

"Sekali lagi, kita masih melakukan exercise baik di Jabar maupun di Jakarta," imbuhnya.

Dia lantas menjelaskan, di antara partai yang tergabung dalam KIM memang sudah ada kesepahaman untuk melanjutkan kesuksesan Pilpres 2024 ke pilkada mendatang.

Namun, Doli mengingatkan, peta politik dalam Pilpres 2024 tidak bisa dijiplak begitu saja di pilkada.

"Bahwa cerita sukses kemarin di pilpres sebisa mungkin kita lanjutkan di pilkada. Walaupun juga kami punya kesepahaman bahwa konfigurasi, peta politik di nasional belum tentu juga bisa dijiplak bulat-bulan di setiap daerah," tegas Doli.

Karena itu, masih perlu diskusi yang panjang untuk menentukan siapa yang bakal diusung baik di Pilkada Jakarta maupun Pilkada Jabar.

"Paling tidak kami akan bicarakan secara bersama dulu di masing-masing daerah. Mana yang bisa ketemu kita jalan, maka yang kita bisa kompromikan, mana yang bisa kita sesuaikan," ucapnya.

"Itu pasti akan dibicarakan di pimpinan Kolaisi Indonesia Maju," pungkas ketua Komisi II DPR itu.

Rekomendasi