Timwas DPR Usulkan Pembentukan Pansus Angket Evaluasi Haji 2024

| 01 Jul 2024 17:40
Timwas DPR Usulkan Pembentukan Pansus Angket Evaluasi Haji 2024
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar saat konferensi pers Tim Pengawas pelaksanaan haji 2024. (Era.id/Gabriella Thesa)

ERA.id - Ketua Tim Pengawas Haji DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket untuk mengevaluasi pelaksanaan Haji 2024.

Alasannya, Timwas menemukan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan haji tahun ini dan selalu berulang setiap tahunnya.

"Pertama kita ingin segera dibentuk pansus angket pertanyaan menyangkut pelaksanaan detil dari ibadah haji 2024," kata Cak Imin dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Contohnya, ketidaksinkronan data haji antara jumlah jamaah yang berangkat, yang masuk antrian sistem komperesasi haji dengan data yang ditemukan di lapangan.

Selain itu, Timwas menemukan adanya permainan tambahan kuota haji yang pembagiannya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Ini tidak bisa di Timwas, tapi dicari lebih detail kesalahan manajemennya oleh pansus angket," kata Cak Imin.

Usulan pembentukan pansus angket evaluasi pelaksanaan haji 2024 rencananya akan dibawa dalam rapat paripurna DPR terdekat.

"Sudah kita tanda tangan barusan sebagian, dan akan di followup dengan anggota-anggota lainnya satu dua hari ini dan disampaikan di paripurna terdekat," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani sempat menyebut bahwa DPR berencana membentuk pansus mengevaluasi pelaksanaan haji tahun ini.

Dia mengatakan sebenarnya pelaksanaan haji lebih kondusif ketimbang tahun lalu. Meski demikian, DPR tetap perlu melakukan evaluasi mendalam guna peningkatan pelayanan.

"Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Meskipun pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih kondusif ketimbang tahun lalu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan," kata Puan.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR terkait manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.

"DPR RI akan mendengar laporan resmi dari Timwas Haji. Dan tentunya kami DPR akan mendukung langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji," kata Puan.

Rekomendasi