Tim Editor
ERA.id - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri menyorot kerja DPR RI usai melihat kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di Indonesia.
Kebijakan yang diambil pemerintah itu, menurut Megawati, mesti dikaji. Jika boleh, anggaran bantuan sosial (bansos) mestinya dikurangi agar UKT tak meroket.
"Kalau saya, sorry, karena saya pernah presiden, kalau untuk sekolah kalau tidak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Tidak boleh? Boleh," ujar Megawati di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).
Dia menjelaskan, langkah pemerintah saat ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia progresif. Di sisi lain, dia mengaku heran dengan masalah UKT yang mencuat.
"Ini urusan sekolah saja heboh. Apa urusan apa itu? Opo itu yo? Lah, iyo opo to yo, mbok ya udah bayarin ae, ngopo to yo. Apa enggak isa sih? Hah?" kata dia.
Dirinya juga mempertanyakan bagaimana DPR RI menjalankan tugasnya. Kata Mega, DPR RI seharusnya dapat memprioritaskan kepentingan masa depan anak bangsa.
Presiden ke-5 RI itu meminta agar pemerintah berdiskusi kembali dengan DPR untuk menyiapkan postur anggarannya. Sehingga, pendidikan bisa dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Megawati juga mendorong seluruh kadernya yang duduk di DPR RI, untuk dapat memperjuangkan sistem pendidikan yang bebas biaya ke depannya. "Apa nggak bisa? Padahal kan harusnya untuk pendidikan itu, sekolah itu harus gratis. Jangan betul, betul, jalankan. Berani nggak jalankan? Jangan ngomong doang, lho kok pake heboh, saya tuh sampe pusing UKT," pungkasnya.
"Karena ini keperluan anak didik, masa tidak bisa. Tidak punya uang sekolah, saya sampai bingung. Ya sudah saja, 'kan itu tinggal istilahnya, siapa dulu sih telor apa ayam, kaya gitu. Betul apa tidak?" ujar Megawati.
Dia kembali menyatakan bahwa seharusnya biaya untuk pendidikan anak bangsa tidak seharusnya berbayar. Menurutnya, hal ini perlu untuk diimplementasikan dan bukan sekadar janji elite politik semata.
Sebagai informasi, biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyulitkan banyak orang tua yang berjibaku membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Kenaikan UKT secara serempak telah memicu penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rendahnya APK perguruan tinggi Indonesia atau Gross Enrollment Ratio untuk kategori tersier (pendidikan tinggi) yaitu sebesar 31,45 persen per 2023.
Menyikapi itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, malah mendukung usulan untuk memberikan pinjaman dana biaya kuliah atau student loan kepada mahasiswa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, Muhadjir juga menyatakan bahwa ia tidak masalah dengan penggunaan pinjaman online (pinjol) sebagai bentuk inisiatif lain yang dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa.
"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung, termasuk pinjol," kata Muhadjir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Ia tidak merasa khawatir tentang penggunaan pinjaman online yang digunakan masyarakat untuk biaya perkuliahan. Baginya, hal tersebut adalah upaya yang sah, selama bantuan tersebut diselenggarakan secara resmi dan tetap dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan.
Dia juga menegaskan bahwa penggunaan dana melalui pinjaman online tidak merugikan mahasiswa, maka langkah tersebut dapat diterima. "Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak begitu?" katanya.
