Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo memohon maaf kepada masyarakat Indonesia selama menjabat sebagai kepala negara. Dia sekaligus mewakili Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Hal itu disampaikan saat membuka acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8) malam.
"Saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ucap Jokowi.
Dia mengakui, selama 10 tahun terakhir ini belum mampu menjadi presiden RI yang sempurna. Dia mengatakan, tak mudah menyenangkan semua pihak.
"Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak," kata Jokowi.
"Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah," imbuhnya.
Menanggapi permintaan maaf itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, sebagai pribadi wajar Jokowi meminta maaf. Dia pun meyakini masyarakat Indonesia memaafkan.
"Itu wajar menyampaikan permohonan maaf dan tentu masyarat Indonesia memberikan maaf," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Namun dia mengingatkan, sebagai kepala negara, Jokowi punya forum khusus untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus melaporkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat.
Sebab, Jokowi bisa menduduki jabatan kepala negara karena dipilih oleh rakyat.
"Tapi sebagai presiden, masyarakat Indonesia mencatat mana yang belum selesai, mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai dengan janjinya, mana yang sudah sesuai," katanya.
"Maka, permohonan maaf selaku pribadi saya yakin masyarakat Indonesia akan memaafkan. Tapi selaku presiden itu ada tempatnya untuk menyampaikan maaf," imbuh Jazilul.
Wakil ketua MPR RI itu menambahkan, di sisa waktu sebelum masa jabatan berkahir, masih banyak hal yang harus diperbaiki dan janji-janji yang perlu dilunasi.
Menurutnya, hal itu bisa dikejar hingga Oktober 2024 mendatang.
"Banyak hal yang harus diperbaiki. Termasuk janji menegakan demokrasi juga masih tanda kutip, ada yang masih belum merasakan kepuasan itu. Termasuk juga janji untuk pindah ibu kota juga belum. Masih banyak, dan masyarakat tahu banyak fakta," pungkas Jazilul.
