Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima menilai Presiden Jokowi mampu menjaga marwah demokrasi, terkhusus selama proses Pilkada 2024.
"Kita berharap jangan sampai demokrasi saat ini mengarah pada suatu proses otoriterisme. Saya berharap nanti pidato akan memberikan pencerahan pada itu dan kami percaya karena Pak Presiden Jokowi dilahirkan dari seorang pemimpin di dalam satu proses demokrasi," kata Aria Bima saat ditemui sebelum sidang tahunan MPR dimulai di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Menurut Aria, Jokowi bertanggung jawab untuk menjaga agar proses demokrasi selama pilkada berjalan dengan baik.
Salah satunya dengan bersikap independen selama pilkada, sehingga tidak terjadi keberpihakan pemerintah terhadap pihak tertentu.
Tidak hanya itu, Aria Bima juga menilai Jokowi harus memastikan pilkada tidak sekadar menjadi ajang pembagian kekuasaan elit politik saja.
Dia menilai pilkada tahun ini harus menjadi ajang bagi masyarakat menggunakan haknya dalam memilih pemimpin yang berkualitas.
"Ini adalah satu proses yang kita harapkan pilkada besok menjadi hajatan rakyat, bukan hajatan elit atau hajatan domestik, dan rakyat bisa memilih para pemimpin di tiap daerahnya," kata dia.
Dengan adanya pernyataan presiden tentang penguatan demokrasi di pidato hari ini, Aria Bima berharap pilkada serentak tahun ini dapat berjalan dengan lancar.
Sebanyak 2.022 tamu undangan dijadwalkan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 pada Jumat (16/8) pukul 09.30 WIB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Akan dihadiri kurang lebih 2022 undangan, yang terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area Plaza Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis (15/8).
Ia juga menjelaskan bahwa format Sidang Tahunan MPR RI yang digelar satu rangkaian bersama Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
