Tim Editor
ERA.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi turut angkat bicara soal dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju di jalur independen di Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, nantinya KPU bisa mengecek hal tersebut.
"Nanti kan KPU bisa periksa," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Budi pun enggan berkomentar lebih jauh soal polemik ini. Ia hanya menyebut, semua upaya boleh dilakukan selama hal tersebut sesuai dengan aturan pemilu yang berlaku.
"Pokoknya selama (sesuai) perundang-undangan berlaku di pemilu yang ada, ya silakan aja kan," ujar dia.
Secara terpisah, Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai, pencatutan itu mungkin saja terjadi akibat adanya kekeliruan saat pengumpulan KTP dalam jumlah yang banyak.
"Ya mungkin kan kekeliruan di dalam jumlah pengumpulan KTP, kan sering," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menjelaskan, KPU memiliki kewenangan untuk memverifikasi benar atau tidaknya pencatutan itu. Dia mengatakan, KPU juga masih mempunyai waktu untuk memperbaiki data, sebelum proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah dilakukan pada 27-29 Agustus 2024.
"Bahasanya jangan dicatut, tim itu bisa banyak karena harus mengumpulkan (jumlah) KTP yang banyak. Bahwa itu kekeliruan terjadi," ujar dia.
"Bahwa kekeliruan ditemukan, ya kemudian dicari perbaikannya. Itulah makanya KPU melakukan klarifikasi, validasi data," sambungnya menjelaskan.
Pacul pun meyakini hal ini terjadi lantaran ada kekeliruan. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak berpikir berlebihan terhadap peristiwa tersebut.
"Ketika dilakukan validasi data, ya sudah diganti, kan. Kalau tidak mau ganti, ya tidak sah. Udah gitu aja. Jadi jangan terlalu di .... itu namanya overthinking," jelas Pacul.
Sebagai informasi, Pilkada Jakarta 2024 bakal punya peserta dari jalur independen, yaitu pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Namun, banyak orang komplain di media sosial karena KTP mereka dicatutkan sebagai pendukung calon tersebut padahal tidak, di antaranya keluarga Anies Rasyid Baswedan.
Sebelumnya, KPU DKI Jakarta menyatakan pasangan Dharma-Kun memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar dalam Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen, salah satunya menyerahkan formulir dukungan disertai bukti identitas minimal 618.968 KTP.
Lucunya, banyak warga DKI Jakarta yang mengeluh di medsos karena KTP mereka dipakai sebagai syarat. Padahal, mereka tidak pernah mendukung pasangan tersebut.
"WARGA JAKARTA CEK KTP LO PADA SEKARANG! gua gak tau ini siapa dan gua gak pernah merasa daftarin dukungan gua ke orang ini, tiba tiba NIK gua DICATUT sebagai PENDUKUNG DUA ORANG INI BUAT MAJU JADI CAGUB DKI??????," tulis akun X @ayamdreampop.
Anies Baswedan pun ikut merespons keributan soal pencatutan NIK tanpa izin. Ia mengaku KTP-nya aman, tetapi tidak dengan kedua anaknya.
"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :)," tulis Anies lewat akun X miliknya @aniesbaswedan.
