Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menanggapi Jokowi yang mencopot politisi PDIP Yasonna Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Ia menuding Jokowi sedang bermain politik kotor.
"Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Sebab tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang 2 bulan lengser. Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama 5 tahun ke depan," kata Deddy dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).
Deddy juga menuding penggantian Menkumham Yasonna murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.
"Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDIP," kata Deddy.
Kedua, menurutnya, ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Sehingga, gejolak internal Golkar bisa diredam.
"Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat," kata Deddy.
Ia menyebutkan, ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres, Munas, atau pun Muktamar sebelum Pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya.
"Soal pergantian Menteri ESDM menurut saya adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi. Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambamgan liar dan penyeludupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum," katanya.
Menurutnya, reshuffle ini adalah triangle political game. Diantaranya menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya dianggap tak lebih dari omong kosong.
"Sementara PDIP sendiri selama ini tidak ada rencana menarik kader dari kabinet karena komitmen kita adalah memegang teguh amanah. Rakyat memenangkan PDIP dalam pileg dan pilpres 2014 dan 2019, secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir. Satu-satunya yang bisa membatalkan itu adalah jika Presiden sendiri yang ingin mengusir kader PDIP dari kabinet," katanya.
