Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (20/8/2024). Dia mengaku siap memberikan keterangan sebagai saksi dalam dugaan rasuah di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Sebagai warga negara yang punya tanggung jawab terhadap hukum, saya datang dan sikap saya tidak setengah-setengah. Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya,” kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
Hasto menyebut dirinya bakal menyampaikan seluruh informasi yang diketahuinya kepada penyidik, termasuk soal pengelolaan Rumah Aspirasi yang jadi tempat berkumpulnya relawan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dia mengaku sudah mendengar KPK bakal mendalami soal ini karena mendapat informasi dari Wasekjen PDIP Yosep Aryo Adhie Dharmo yang telah lebih dulu diperiksa KPK. Nama ini disebut pernah bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
“Nah, setelah pertemuan itu ada penugasan terhadap Bapak Harno yang saat itu menjadi kepala biro. Lalu saudara Adhie Dharmo mengirimkan handphone saya kepada Bapak Harno. Itulah menurut Saudara Adhie Dharmo asal muasal mengapa saya diundang untuk diminta keterangan sebagai saksi,” jelas Hasto.
Adapun yang dimaksud Harno adalah eks Direktur Prasarana Perkeretaapian pada DJKA Kemenhub Harno Trimadi. Dia sudah divonis lima tahun penjara dalam kasus ini.
Sebagai informasi, pengusutan kasus ini berawal ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Penindakan ini dilakukan pada 11 April 2023.
Dari operasi senyap tersebut, komisi antirasuah kemudian menetapkan 10 tersangka. Empat pihak diduga sebagai penyuap, yakni Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto (DIN); Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat (MUH); Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS); serta VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).
Sementara yang diduga sebagai penerima adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO); Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN); PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF); PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD); dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
Kemudian, KPK kembali mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus ini pada 22 Januari 2024. Mereka adalah Yofi Okatrisza selaku ASN di Kemenhub dan mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Medi Yanto Sipahutar.
