Tim Editor
ERA.id - Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPP PDI Perjuangan sempat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Belakangan, lima kader yang mengajukan gugatan meminta maaf dan mengaku dijebak.
"Saya mewakili teman-teman saya, pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri, beserta seluruh keluarga besar PDIP seluruh Indonesia," kata juru bicara 5 kader PDIP, Jairi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (12/9/2024).
Jairi menjelaskan, dirinya bersama keempat temannya dijebak menggunakan surat gugatan. Dia mengaku, mereka hanya diminta untuk tanda tangan serta diberi imbalan sebesar Rp300 ribu.
"Pada kesempatan malam ini, saya menyatakan atau mengklarifikasi bahwa kami merasa dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada ketua umum kami, kami cuman hanya dimintakan tanda tangan di kertas kosong, setelah itu kami diberikan imbalan Rp300 ribu," ucapnya.
Pihak yang memberikan surat gugatan itu, menurut pengakuan Jairi, hanya menyampaikan bahwa surat tersebut untuk dukungan demokrasi.
Belakangan dia mengungkap, pihak tersebut bernama Anggiat M Manalu.
Karena itu, Jairi dan keempat rekannya sudah membuat pernyataan pencabutan surat gugatan. Mereka juga akan segera mengajukan pencabutan surat kuasa gugatan tersebut ke pengadilan. Dalam waktu secepatnya, mereka akan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukannya.
“Makanya malam ini kita buat surat pencabutan gugatan yang mengatasnamakan kami. Dan kami tidak memberikan kuasa kepada siapapun termasuk ke Anggiat BM Manalu. Kami tidak pernah memberikan kuasa. Makanya kami akan cabut tuntutan tersebut,” ujar Jairi.
“Kalau untuk gugatan itu, ya kami membatalkan. Kami tidak menuntut atau menggugat (SK DPP PDIP). Kami ini dalam posisi dijebak,” katanya menekankan.
Lebih jauh, ia mengatakan bahwa pihaknya belajar banyak dari masalah itu. Dan meminta agar jangan ada lagi pihak tak bertanggung jawab memanfaatkan kepolosan mereka.
“Semoga kasus ini menjadi pelajaran ke depannya agar tidak lagi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.
“Sekali lagi kami meminta maaf kepada ketua umum kami, ibu Megawati Soekarnoputri, beserta seluruh keluarga besar PDIP,” pungkasnya.
