ERA.id - Pimpinan DPR bersama perwakilan delapan fraksi menyepakati Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) itu akan menggantikan Budi Gunawan.
Kesepakatan itu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutuan atau fit and proper test calon kepala BIN yang digelar pada Rabu (16/10/2024).
"Hasil dari tim pertimbangan tersebut mnyatakan bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN, dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rencananya hasil uji kelayakan dan kepatutan calon kepala BIN akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada Kamis (17/10) besok.
"Insyaallah paripurna untuk menyatukan terkait dengan kesiapan bahwa calon kepala bin yang akan datang ini kita akan lakukan paripurnanya besok Kamis," kata Puan.
Setelah menetapkan dalam Rapat Paripurna, pimpinan DPR akan mengirimkan surat kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Dia membocorkan, pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN akan dilakukan oleh Prabowo Subianto setelah resmi menjabat sebagai presiden RI.
"(Dilantik) oleh presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, yaitu presidnen yang akan datang yaitu Presiden Prabowo Subianto," kata Puan.
Sementara Herindra tak banyak bicara usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Dia hanya menegaskan pentingnya menjaga keutuhan negara.
"Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan Indonesia. Itu saja," kata Herindra.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya mengajukan pemberhentian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan kepada DPR RI.
"Oh itu administrasi saja," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Sumatera Utara dikutip dari Antara, Rabu (16/10/2024),
Dia menjelaskan hal itu sudah didiskusikan dengan Prabowo Subianto selaku Presiden Terpilih, di mana Prabowo Subianto menghendaki melantik Kepala BIN yang baru bersama-sama dengan menteri kabinet pada tanggal 21 Oktober 2024.
Oleh karena itu, Surat Presiden tentang pergantian Kepala BIN dilayangkan ke DPR RI.
"Dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu atas permintaan dari Pak Prabowo," kata Jokowi.