Tim Editor
ERA.id - Pemerintah resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Senin (6/1). Namun, di sejumlah daerah, biaya MBG berasal dari kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi membenarkan hal tersebut. Salah satunya pelaksanaan MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun, hal itu terjadi lantaran masih ada sisa anggaran dari proyek uji coba yang memang berasal dari biaya pribadi Prabowo.
"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan di Jakarta, dikutip Selasa (7/1/2025).
Meski begitu, dia memastikan setelah anggaran pribadi dari Prabowo habis, selanjutnya Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program MBG.
Diketahui, BGN mendapat anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.
"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," kata Hasan.
DPR Janji Dampingi Pemerintah Jalankan Program MBG
Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku, belum mengetahui pasti prihal uang pribadi Prabowo digunakan untuk membiayai MBG.
"Saya belum tahu pasti apakah kemudian itu benar dari anggaran dari Pak Prabowo atau bagaimana. Sehingga saya belum bisa menjawab," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Meski begitu, DPR mengapresiasi program MBG yang sudah berjalan dam mendapat respons positif dari masyarakat. Kedepannya, parlemen akan terus mendampingi pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut.
"Kita akan terus mendampingi pemerintah supaya program makan bergizi ini Akan lebih baik ke depannya," kata Dasco.
Prihal masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk soal distribusi, dia memastikan bahwa DPR melalui komisi terkait akan memberikan pengawasan.
"Nah mengenai hal-hal lain yang masih belum pas Itu tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengan pendapat dengan pemerintah Dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus," ujarnya.
