Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membocorkan salah satu pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya terkait ucapan terima kasih telah mencabut TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967.
Dengan dicabutnya TAP MPRS tersebut telah memulihkan nama baik Presiden pertama RI Soekarno alias Bung Karno atas tudingan terlibat dalam pemberontakan G30S/PKI.
"Setelah pimpinan MPR itu mengklirkan beliau dari segala macam sakwasangka dan tuduhan, seperti dalam TAP MPR nomor 33, yang di mana dalam TAP MPR itu ada sangkaan dan dugaan beliau terlibat dalam gerakan G30-S PKI, maka tidak ada lagi sakwasangka terhadap Bung Karno, yang notabene adalah Bapaknya, Ibu Mega," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Pencabutan TAP MPRS tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Prabowo dengan memulihkan hak-hak Bung Karno sebagai presiden.
Atas hal itulah, Megawati melalaui Muzani menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan itu juga telah disampaikan Muzani kepada Prabowo.
"Kemudian Pak Presiden Prabowo segera memulihkan hak-hak Presiden Soekarno dengan gaji, pensiun, dan keuangan. Sehingga Bu Mega menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan menyampaikan, dan saya sampaikan itu kepada Bapak Prabowo," ujar Muzani.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat menangis saat menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, telah merespons surat dari Mahkamah Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memulihkan nama baik Presiden pertama RI Soekarno alias Bung Karno.
Momen itu terjadi di sela-sela pidatonya saat menghadiri HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
"Karena itulah juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut," kata Megawati.
"Ucapan terima kasih juga saya sampaikan juga kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tidak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno sebagai Presiden RI pertama," sambungnya.
