Tim Editor
ERA.id - Isu kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di berbagai lokasi termasuk di DKI Jakarta terus merebak. Merespons itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kalau tak ada kelangkaan, hanya pemerintah menata ulang pola pembelian gas LPG 3 kg.
Semuanya demi pemerintah agar dapat memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran. Bahlil mengingatkan bahwa LPG 3 kg merupakan salah satu bentuk subsidi energi dari pemerintah.
“Langka sih enggak. Saya pastikan enggak. Enggak ada (kelangkaan). Tapi memang setiap rumah tangga dibatasi (pembeliannya),” ucap Bahlil ketika dijumpai setelah menghadiri acara bertajuk “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru” di Jakarta, Kamis.
Setelah gonjang-ganjing persoalan gas, PT Pertamina Patra Niaga pun mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga jual yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). “Pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan beli di pengecer,” ucap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, Sabtu (1/2/2025).
Heppy juga menyampaikan bahwa para pengecer dapat menjadi pangkalan resmi setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut menyambut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berencana mengubah pengecer LPG 3 kg menjadi pangkalan resmi pada 1 Februari 2025.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung meminta para pengecer mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. Adapun waktu transisi dari pengecer menjadi pangkalan resmi yang disediakan adalah satu bulan. Dengan demikian, pada Maret 2025, tidak ada lagi pengecer LPG 3 kg.
Yuliot menyampaikan pihaknya berupaya mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Selain itu, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa kebutuhan masyarakat. “Prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi LPG 3 kg,” kata Heppy.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan belum kenaikan harga LPG kemasan tabung 3 kg atau bersubsidi di pangkalan resmi perusahaan seluruh Indonesia. Jika ada harga LPG 3 kg yang mahal, lanjut Heppy, kemungkinan karena masyarakat membelinya di pengecer.
Respons Sekretaris Negara
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga bilang pemerintah sedang merapikan pola pembelian di masyarakat agar gas subsidi dimanfaatkan oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.
"Pertama adalah semua memang harus kita rapikan ya. LPG 3 kilo ini kan subsidi dari pemerintah. Sehingga kita berharap yang namanya subsidi ya, bukan untuk mempersulit. Kita cuma mau merapikan semuanya. Supaya subsidi itu jauh lebih tepat sasaran (masyarakat kurang mampu)," kata Pras dikutip ERA pada Sabtu (1/2/2025).
Prasetyo menambahkan sejauh ini belum ada kenaikan gas melon. Soal masyarakat yang khawatir karena pangkalan takkan mengecer gas sebanyak pengecer, dia bilang semua aturan yang berjalan berikut reaksi publik akan disimak.
"Kita terus mengevaluasi kalau ada keluhan-keluhan atau ada problem-problem di masyarakat. Terima kasih sekarang juga oleh media sosial itu juga banyak. Kita bisa memonitor kejadian-kejadian meski ya kadang-kadang media sosial agak-agak kurang pas juga dalam memberitakan."
"Tapi paling tidak dengan adanya saluran-saluran itu menjadi warning buat kita semua. Ya buat kita pemerintah, ya buat masyarakat bahwa jika ada masalah ya kita harus cari. Cari terus cara, cari terus solusi untuk bisa mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat," tandasnya.
