Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai, menteri yang tak bisa mengimbangi langkah Presiden Prabowo Subianto sebaiknya diganti. Dia lantas menyinggung ada kebijakan menteri yang membebani kepala negara.
"Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani bapak presiden. Sehingga presiden, ketika kebijaknnya itu dikeluarkan oleh menteri. Akhirnya presiden sampai langsung turun tangan menyetop kebijakan tersebut," kata Said kepada wartawan, dikutip Sabtu (8/2/2025).
Said mengungkapkan yang disinggungnya adalah kebijakan baru penyaluran gas Elpiji 3 Kilogram oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan itu menyebabkan kelangkaan hingga akhirnya Presiden Prabowo yang turun tangan.
Ketua Banggar DPR ini melihat, kebijakan Bahlil membuat gaduh, sebab aturan baru itu belum diuji.
"Pastilah soal LPG karena menimbulkan keriuhan kegaduhan kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya," kata Said.
"Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah," tegas Said.
Berkaca dari hal tersebut, menurutnya menjadi bukti bahwa ada menteri di Kabinet Merah Putih yang belum bisa mengikuti kecepatan Prabowo bekerja.
"Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tau mana yang layak direshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yang perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai Asta Cita sebagai mimpi presiden," katanya.
