Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara prihal pembentukan koalisi permanen. Gagasan itu ditawarkan Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Meski begitu, diterima atau tidaknya gagasan koalisi permanen itu diserahkan kembali kepada masing-masing pimpinan partai di KIM.
"Presiden melontarkan ini tentu saja lontaran ini ditawarkan kepada koalisi (KIM), termasuk kepada para ketua umum. Selanjutnya, tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pemimpin partai politik itu menyikapi dan mengambil keputusan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Lagipula, gagasan pembentukan koalisi permanen belum dibicarakan lebih mendalam dengan partai-partai di KIM. Namun, koalisi permanen diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik bagi pemerintahan.
"Sampai hari ini belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif dari gagasan itu. Tapi sebagai sehuah gagasan itu adalah gagasan bagus yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan yang akan datang," ujar Muzani.
Ketua MPR itu menjelaskan, gagasan untuk melanggengkan suatu koalisi sebagai sehuah kerja sama politik secara permanen merupakan hal yang wajar. Dia mengklaim, wacana serupa selalu bergulir di setiap periode masa kepresidenan.
Namun, dia tak sepakat jika gagasan pembentukan koalisi permanen dituding menghilangkan fungsi mengontrol dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Sebab, fungsi itu tak hanya dilakukan oleh partai politik saja.
"Ya memang check and balance itu kan tidak harus dari partai politik, pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan pembeda, masyarakat gitu sama-sama dan bahkan seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung (parlemen) ini," kata Muzani.
Dia menambahkan, jika saat ini ada partai yang ingin berperan sebagai pengontrol dan penyeimbang pun tidak akan dihalangi. Prabowo, menurutnya tetap terbuka dan mendengarkan semua pandangan dari berbagai kalangan.
"Tidak harus dari partai politik bahwa umpamanya ada partai politik yang mengambil posisi itu, tentu saja silahkan saja itu bergantung kepada pimpinan dan kebijakan dari pimpinan partai itu," ujarnya.
Usulan pembentukan koalisi permanen disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai menghadiri silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, di di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025. Usulan itu diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen," ujar Cak Imin.
