Prabowo Menyinggung Halus, Anggota DPR Langsung Kompak Mau Gajinya Dipotong

| 17 Mar 2026 07:10
Prabowo Menyinggung Halus, Anggota DPR Langsung Kompak Mau Gajinya Dipotong
ILUSTRASI Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Presiden Prabowo Subianto di gedung Parlemen, Jumat (15/8/2025).

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto mau pemerintah menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) demi mengantisipasi dampak krisis global.

Prabowo memberi contoh bagaimana Pakistan menerapkan WFH pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, pemerintah negara tersebut juga mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.

Prabowo menyampaikan bahwa berbagai contoh langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.

"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi," kata Prabowo pada 13 Maret silam, dalam Sidang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

Merespons itu, sejumlah Fraksi Partai Politik (Parpol) di DPR RI langsung kompak mendukung dan mau saja mengurangi gaji mereka sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

"Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan," kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, Senin kemarin.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni juga mendukung tapi dengan syarat ide itu harus dibahas dengan matang. 

"Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan," kata Sahroni.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa sikap dan prinsip DPR akan senada dengan pemerintah yakni bahwa kepentingan rakyat adalah hal yang utama.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan Prabowo.

Rekomendasi