Pimpin Retret, Mendagri: Kepala Daerah Enggak Bisa Bekerja Sendiri

| 22 Feb 2025 15:33
Pimpin Retret, Mendagri: Kepala Daerah Enggak Bisa Bekerja Sendiri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. (Dok. Kemendagri).

ERA.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, kepala daerah tak bisa bekerja sendirian. Oleh karena itu, retret bagi kepala daerah sangat penting untuk saling mengenal dan berkoordinasi.

Hal itu disampaikan saat membuka Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

"Kepala daerah enggak bisa bekerja sendiri. Gubernur enggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan bupati, wali kota. Bupati, wali kota enggak bisa bekerja tanpa dukungan dari gubernur. Antarbupati juga enggak bisa bekerja sendiri," kata Tito dalam keterangan tertulis.

Dia mengatakan, dari pengamatannya banyak kepala daerah yang sudah mulai memanfaatkan forum retret untuk saling berkoordinasi. Dia berharap hal ini kedepannya mengurangi sekat-sekat antara gubernur, bupati, dan wali kota.

"Menurut pengamatan kami, ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menapakkan langkah untuk menuju kepemimpinan di tempat daerah masing-masing," kata Tito.

Di sisi lain, mantan kapolri itu Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia untuk membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP).

Menurutnya, MPP tidak hanya dapat mengoptimalkan pelayanan masyarakat, tetapi juga membawa dampak positif bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam menarik investasi pihak swasta, yang akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Maka swastanya, harus diberikan insentif, mulai dari perizinan dipermudah, kemudian dibuat sistem. Harus sudah ada Mal Pelayanan Publik, MPP. (Jadi) jangan dilempar-lempar ke sana kemari," kata Tito.

Menurutnya, dengan adanya MPP, Pemda akan lebih mudah menyelesaikan berbagai macam pelayanan bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Oleh karena itu, Mendagri mendorong agar pembentukan MPP segera direalisasikan, khususnya di kabupaten dan kota besar.

"Terutama di kota yang ada perkotaannya, sama kabupaten yang kabupaten besar, wajib itu membuat ada one drop system, pelayanan terpadu satu pintu, Mal Pelayanan Publik. Sehingga semuanya tidak dilempar-lempar ke kepala dinas," ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri berharap kehadiran MPP dapat mendorong inovasi di tingkat Pemda, antara lain dengan mempermudah perizinan dan menyiapkan infrastruktur, sarana, serta prasarana guna mendukung investasi.

"Siapkan sarana prasarana untuk mereka, supaya berlomba-lomba datang ke tempat teman-teman. Supaya apa? PAD-nya naik, (sehingga) rekan-rekan punya uang untuk membuat program-program," tegasnya.

Dalam retret yang berlangsung hari ini akan ada sejumlah pemateri yang dihadirkan. Di antaranya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) TB. Ace Hasan Syadzily, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Rekomendasi