Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret Kepala Daerah, Dasco: Urusan Mendagri

| 21 Feb 2025 13:20
Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret Kepala Daerah, Dasco: Urusan Mendagri
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Dok. DPR RI).

ERA.id - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak mau banyak berkomentar prihal instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang melarang kadernya mengikuti retret kepala daerah. Diketahui retret diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Dia mengatakan, retret kepala daerah merupakan urusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Itu biar urusan pak mendagri lah. Ya kan pak mendagri yang bikin acara," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi melarang kader partainya yang dilantik sebagai kepala daerah mengikuti retret di Akadami Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Hal ini merespons penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Larangan itu tertuang dalam Instruksi Harian Ketua Umum Nomor 7294 / IN/DPP/ II/ 2025 tertanggal 20 Februari 2025, yang ditandatangi langsung oleh Megawati. Sumber ERA.id membenarkan adanya instruksi tersebut.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," bunyi kutipan surat intruksi, dikutip Kamis (20/2).

Lebih lanjut, dalam instruksi tersebut memerintahkan seluruh kader tetap bersiaga untuk mendengarkan instruksi dan perintah lanjutan.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."

Instruksi ini dikeluarkan Megawati setelah mencermati dinamika politik nasional setelah Hasto ditahan. Ia menyebut telah terjadi kriminalisasi hukum.

"Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwnang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," jelasnya dalam surat tersebut.

Rekomendasi